Pojok NTB — Memasuki tahun kedua kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal bersama Indah Dhamayanti Putri, gelombang kritik mulai menguat. Salah satunya datang dari kader Nahdlatul Wathan, Lukman Al Hakim, yang menilai jalannya pemerintahan provinsi saat ini kehilangan arah dan belum menunjukkan fokus yang jelas.
Menurut Lukman, di tahun kedua seharusnya arah kepemimpinan sudah semakin tegas. Namun yang terlihat justru sebaliknya, di mana pemerintah dinilai masih berkutat pada persoalan internal, khususnya di sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tanpa capaian konkret.
Ia menyoroti polemik di tubuh PT Gerbang NTB Emas (GNE) sebagai contoh lemahnya tata kelola dan komunikasi publik. Pernyataan yang berubah-ubah antara tim panitia seleksi dan juru bicara pemerintah disebut mencerminkan kurangnya koordinasi internal.
“Ini bukan sekadar miskomunikasi, tapi tanda ketidaksiapan,” ujarnya.
Lukman juga menilai energi pemerintah lebih banyak terserap pada pembentukan opini publik dibanding penyelesaian masalah mendasar. Ia menyarankan agar fokus diarahkan pada pembenahan BUMD strategis seperti Bank NTB Syariah, BPR NTB, GNE, hingga Jamkrida.
Bahkan, ia menegaskan pemerintah perlu berani mengambil langkah tegas, termasuk likuidasi bagi BUMD yang terus merugi dan membebani daerah.
Tak hanya itu, gaya kepemimpinan yang kerap menampilkan kegiatan seremonial seperti pembagian sembako juga tak luput dari kritik. Hal tersebut dinilai lebih mencerminkan pencitraan dibanding kerja nyata.
Di sektor pembangunan, Lukman menilai belum terlihat arah kebijakan yang jelas, mulai dari pemberdayaan masyarakat, pengembangan pemuda, ekonomi kreatif, hingga kawasan pesisir dan hutan. Program unggulan seperti Desa Berdaya pun disebut masih sebatas wacana tanpa implementasi nyata.
Kondisi ini, lanjutnya, diperparah dengan kinerja birokrasi yang dianggap stagnan. Hingga triwulan kedua tahun berjalan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menunjukkan eksekusi program yang signifikan.
Sementara di sektor infrastruktur, kualitas jalan dinilai menurun. Ia juga menyoroti proyek jalan Lenangguar–Lunyuk yang gagal sebagai bukti lemahnya perencanaan dan pengawasan pemerintah.
Lukman menyimpulkan, tanpa perubahan arah kebijakan dan keberanian mengambil keputusan strategis, kepemimpinan Iqbal–Dinda berisiko kehilangan momentum.
“Kalau terus seperti ini—banyak narasi, minim eksekusi—maka wajar publik menilai pemerintahan ini berjalan tanpa arah,” pungkasnya.
