Pojok NTB – Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda, menyoroti postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB tahun 2026 yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama terkait menurunnya belanja publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Menurut Ramli, hasil kajian yang dilakukan pihaknya menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk sektor-sektor layanan dasar seperti kesehatan dan olahraga justru mengalami penurunan. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Dari postur anggaran 2026 ini, ada banyak hal yang perlu direview oleh Pemprov. Temuan kami menunjukkan belanja-belanja publik semakin berkurang, termasuk program yang berkaitan langsung dengan layanan sosial dasar,” ujar Ramli.
Ia menjelaskan, APBD NTB tahun ini berkisar sekitar Rp5 triliun. Namun dari jumlah tersebut, ruang fiskal yang benar-benar bisa dikelola secara fleksibel oleh pemerintah daerah hanya sekitar 18,5 persen atau kurang lebih Rp1 triliun.
Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal itu membuat pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran, terutama yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ramli juga menilai belanja modal dalam APBD NTB masih sangat rendah. Saat ini, belanja modal tercatat hanya sekitar 3,4 persen dari total anggaran, yang disebut sebagai salah satu yang terendah secara nasional.
Padahal, belanja modal merupakan salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menekan angka kemiskinan.
“Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan kemiskinan menurun, maka kualitas APBD harus diperbaiki. Belanja modal itu penting untuk mendorong pembangunan,” tegasnya.
Karena itu, Fitra NTB mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur anggaran agar lebih berpihak pada kebutuhan publik dan pembangunan daerah.
