Pojok NTB – Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat merilis Berita Resmi Statistik (BRS) terbaru, Senin (2/3) pukul 13.30 WITA. Kepala BPS NTB, Wahyudin, memaparkan sejumlah indikator penting mulai dari inflasi, nilai tukar petani, pariwisata, transportasi hingga kinerja ekspor-impor awal tahun 2026.
Pada Februari 2026, inflasi tahunan (year on year/y-on-y) Provinsi NTB tercatat sebesar 5,37 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,49. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bima sebesar 6,40 persen, sementara terendah di Kabupaten Sumbawa sebesar 4,88 persen.
Secara bulanan (m-to-m), inflasi Februari mencapai 0,84 persen, sedangkan inflasi tahun kalender (y-to-d) sebesar 1,12 persen.
Lonjakan harga terutama dipicu kenaikan pada sembilan dari sebelas kelompok pengeluaran. Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga naik signifikan 16,83 persen, sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya melonjak 22,77 persen.
Namun, faktor utama tetap berasal dari bahan pangan. Harga cabai rawit, cabai merah, udang basah, dan daging ayam ras meningkat seiring terbatasnya pasokan akibat cuaca serta naiknya permintaan menjelang Ramadan. Di sisi lain, inflasi tertahan oleh turunnya harga ikan teri, ikan layang, bawang merah, dan tomat karena pasokan melimpah.
Kelompok transportasi juga menyumbang inflasi, dipengaruhi kenaikan tarif angkutan udara dan laut setelah berakhirnya masa diskon awal tahun.
Di tengah tekanan harga, kabar baik datang dari sektor pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) Februari 2026 tercatat 131,25 atau naik 0,72 persen dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan ini terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani naik 1,44 persen, lebih tinggi dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani sebesar 0,72 persen.
Seluruh subsektor mencatat NTP di atas 100, dengan hortikultura tertinggi mencapai 249,88. Artinya, secara umum daya beli dan posisi tukar petani NTB masih relatif kuat.
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga naik 1,34 persen menjadi 137,20. Sementara itu, inflasi perdesaan Februari tercatat 1 persen, terutama didorong kelompok makanan dan perawatan pribadi.
Memasuki Januari 2026, sektor pariwisata mengalami perlambatan setelah berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang tercatat 35,01 persen, turun dibanding Desember 2025 maupun Januari tahun lalu.
Hotel nonbintang juga mengalami penurunan TPK menjadi 21,81 persen. Rata-rata lama menginap tamu hotel bintang 1,86 hari, sedikit naik dibanding bulan sebelumnya, namun lebih rendah dibanding Januari 2025.
Jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid tercatat 6.305 orang, turun 18,27 persen dibanding Desember 2025. Wisatawan nusantara juga turun 10,80 persen menjadi 1,19 juta perjalanan.
Penurunan mobilitas pascalibur turut tercermin pada sektor transportasi. Penumpang angkutan laut yang datang dan berangkat masing-masing turun 15,92 persen dan 8,37 persen dibanding Desember 2025.
Penumpang penerbangan domestik yang datang tercatat 95.605 orang, turun 17,02 persen. Meski demikian, secara tahunan terjadi peningkatan jumlah penerbangan dibanding tahun sebelumnya.
Sinyal positif datang dari perdagangan luar negeri. Nilai ekspor NTB Januari 2026 mencapai US$ 76,64 juta atau melonjak 1.868,45 persen dibanding Januari 2025.
Komoditas terbesar adalah tembaga yang menyumbang 66,33 persen dari total ekspor, disusul barang galian nonmigas dan produk perikanan. Lonjakan ini dipicu peningkatan ekspor non tambang, khususnya hasil industri smelter, serta ekspor konsentrat tambang.
Sebaliknya, nilai impor turun tajam 94,18 persen menjadi US$ 2,22 juta. Penurunan terutama disebabkan tidak adanya impor barang konsumsi serta turunnya impor barang modal seperti mesin dan pesawat mekanik.
Dinamika Awal Tahun
Secara umum, awal 2026 menunjukkan dinamika ekonomi NTB yang kontras. Inflasi meningkat karena faktor musiman dan pasokan, sektor pariwisata serta transportasi melambat usai musim liburan, namun kinerja ekspor justru melonjak tajam.
BPS NTB menegaskan bahwa perkembangan ini menjadi gambaran penting bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menyusun langkah antisipatif, terutama menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan sekaligus memanfaatkan momentum positif di sektor ekspor.
