Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan rencana pengembangan transportasi udara berbasis perairan atau waterbase oleh investor asal Kanada, PT. Abadi Mega angkutan nusantara (ODISI), terus berproses dan kini memasuki tahap finalisasi sejumlah perizinan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah NTB, Lalu Muhamad Faozal, menjelaskan bahwa perusahaan tersebut sebelumnya dikenal dengan nama AMMAN, namun kini resmi berganti nama menjadi ODISI.
“Sekarang namanya ODISI, sudah tidak lagi AMMAN. Investor ini berasal dari Kanada dan sudah menandatangani MoU dengan Bapak Gubernur,” ujarnya di Mataram, Sabtu (28/2).
Dalam rencana tersebut,ODISI akan membangun waterbase di Bendungan Batu Jai sebagai titik lepas landas dan pendaratan (take-off dan landing) pesawat amfibi. Izin pemanfaatan lokasi tersebut, menurut Faozal, telah dikoordinasikan dan diselesaikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Untuk tahap awal, terdapat lima destinasi yang direncanakan menjadi rute penerbangan, yakni Gili Balu, Mandalika. Sumbawa, Teluk Saleh, Pulau Satonda, dan satu titik di kawasan Gili. Namun, khusus untuk kawasan Gili masih menghadapi kendala karena berstatus wilayah konservasi.
“Izin berikutnya memang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Semua titik nanti tetap harus mendapatkan izin kelayakan laut dari KKP,” jelasnya.
Selain itu, rute menuju Pulau Moyo juga dipastikan masuk dalam rencana operasional. Faozal menyebut aktivitas take-off dan landing sebelumnya sudah pernah dilakukan di kawasan Amanwana, Pulau Moyo.
Saat ini, perusahaan tengah menyelesaikan studi kelayakan (feasibility study/FS) di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan. “Kalau di Kementerian Perhubungan sudah tidak ada isu. Yang masih berproses itu di Kementerian Kelautan,” katanya.
Terkait target operasional, Faozal menyebut pihak investor saat ini telah memiliki dua unit pesawat dan menargetkan percepatan proses perizinan agar segera dapat beroperasi.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat sekitar Bendungan Batujai, ia memastikan lokasi yang akan dimanfaatkan tidak akan bersentuhan langsung dengan aktivitas warga. Area yang direncanakan berada di sisi timur bendungan, dan saat ini masih dalam tahap kajian teknis oleh pihak perusahaan.
Menurutnya, pengembangan waterbase ini menjadi solusi strategis bagi NTB sebagai provinsi kepulauan. Pembangunan bandara di setiap destinasi dinilai membutuhkan biaya besar, sehingga moda transportasi udara berbasis air menjadi alternatif untuk menjangkau destinasi-destinasi premium.
“Kalau kita ingin meningkatkan kualitas pariwisata (quality tourism), tentu harus didukung transportasi yang memadai. Tidak mungkin bicara wisata premium tetapi aksesnya terbatas,” tegas Faozal.
Ia juga memastikan pasar untuk layanan ini sudah tersedia, menyasar segmen wisatawan menengah ke atas yang menginginkan akses cepat ke destinasi seperti Satonda, Moyo, Gili Balu, hingga Teluk Saleh.
Pemprov NTB menegaskan bahwa MoU yang telah ditandatangani bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan komitmen yang akan ditindaklanjuti secara konkret hingga tahap operasional.
“MoU bukan hanya kertas. Harus ada aksi nyata,” pungkasnya.
