Pojok NTB — Satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal–Dinda), dalam memajukan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat menuai beragam penilaian. Gagasan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia dinilai memiliki visi yang kuat, namun implementasinya disebut belum menyentuh fondasi utama industri pariwisata.
Ahli Antropologi Politik, Dr. Alfi Sahri, menilai konsep “pariwisata mendunia” yang diusung Iqbal–Dinda cukup kontekstual dan relevan dengan potensi alam serta budaya NTB. Namun, dalam pengamatannya selama setahun terakhir, penguatan yang paling terlihat baru pada aspek promosi dan branding.
“Ide besarnya bagus. Potensi NTB memang layak dikembangkan ke level global. Tapi sejauh ini, yang menonjol baru pada penguatan promosi dan citra,” ujarnya.
Menurutnya, pola lama masih didaur ulang melalui perhelatan event-event reguler seperti MotoGP Mandalika, Festival Bau Nyale, event selancar di Pantai Lakey, hingga perayaan budaya Festival Rimpu. Ia mengakui, event-event tersebut positif dan mampu menjaga denyut pariwisata NTB tetap hidup.
Namun, menurutnya, penambahan event tidak serta-merta menjamin lonjakan signifikan wisatawan mancanegara. Ia menilai jumlah kunjungan wisman ke NTB masih jauh tertinggal dibanding Bali yang sudah lebih mapan secara infrastruktur dan ekosistem pariwisatanya.
“Pariwisata bukan hanya soal event, food, fashion, dan fun. Kalau itu yang dijadikan patokan utama, NTB tidak punya diferensiasi kuat. Hampir semua daerah wisata lain juga punya konsep serupa,” tegasnya.
Dr. Alfi menekankan bahwa pembangunan destinasi kelas dunia membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai fondasi utama. SDM yang unggul akan menopang standar hospitality, etika publik (public manner), hingga kreativitas dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkelas.
Ia menilai, selama setahun kepemimpinan Iqbal–Dinda, perhatian terhadap penguatan SDM pariwisata belum terlihat maksimal. “Saya jarang melihat kepala daerah turun langsung ke sekolah-sekolah dan kampus pariwisata. Padahal, di sanalah fondasi industri ini dibangun,” katanya.
Menurutnya, inovasi dan kreativitas dalam pembangunan pariwisata NTB seharusnya diperkuat melalui riset akademik dan kolaborasi model triple helix—pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Pendekatan ilmiah dan kolaboratif dinilai penting agar arah pembangunan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berkelanjutan dan berdampak luas.
Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan pariwisata kelas dunia tidak bisa dilakukan secara satu arah. Pemerintah, katanya, perlu menerapkan multi-approach yang mencakup penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga tata kelola destinasi yang profesional.
“Kalau hanya mengandalkan promosi dan event, dampaknya tidak akan merata. Pariwisata harus mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi masyarakat, bukan sekadar panggung perhelatan,” ujarnya.
Dr. Alfi berharap, memasuki tahun kedua kepemimpinan Iqbal–Dinda, ada langkah lebih progresif dalam membangun ekosistem pariwisata yang inklusif dan berdaya saing global. Dengan potensi alam, budaya, dan posisi strategis yang dimiliki, NTB dinilai memiliki peluang besar—asal didukung strategi yang komprehensif dan berbasis penguatan kualitas sumber daya manusia.
