Pemprov NTB Luruskan Informasi Harga Cabai Rawit Merah, Ajak Semua Pihak Jaga Stabilitas Harga

Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluruskan informasi yang beredar terkait harga cabai rawit merah yang disebut-sebut menembus Rp200 ribu per kilogram di Pulau Lombok. Pemerintah memastikan kenaikan harga memang terjadi, namun tidak merata di seluruh pasar.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa berdasarkan data resmi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) serta hasil peninjauan lapangan, lonjakan harga bersifat fluktuatif.

“Memang ada kenaikan, tetapi tidak terjadi secara umum hingga Rp200 ribu per kilogram di seluruh pasar besar di Pulau Lombok,” ujarnya.

Di Pasar Mandalika Bertais , harga cabai rawit merah pada pertengahan Februari tercatat di kisaran Rp100 ribu per kilogram. Harga sempat naik bertahap hingga Rp170 ribu, sebelum kembali turun di angka sekitar Rp120 ribu per kilogram.

Sementara itu, pantauan di Pasar Masbagik, Pasar Paok Motong dan Pasar Renteng Praya menunjukkan harga masih berada di rentang Rp120 ribu hingga Rp150 ribu per kilogram.

Adapun harga Rp200 ribu per kilogram sempat ditemukan di Pasar Dasan Agung namun hanya di satu titik dan tidak berlangsung luas di pasar lainnya. Angka tersebut juga banyak berasal dari pedagang keliling yang menjual Rp50 ribu per seperempat kilogram, yang jika dihitung setara Rp200 ribu per kilogram—berbeda dengan harga rata-rata di pasar tradisional.

Menurut Aka, sapaan Ahsanul Khalik, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan menjelang Ramadhan, kondisi panen yang belum merata akibat faktor cuaca, serta dinamika distribusi. Pola ini, katanya, hampir terjadi setiap tahun menjelang bulan puasa.

Pemprov NTB mengajak para pelaku usaha, mulai dari pengepul hingga pedagang, untuk tidak memanfaatkan momentum dengan menaikkan harga secara tidak wajar. Pemerintah juga terus memantau harga harian, berkoordinasi dengan kabupaten/kota, serta menyiapkan langkah intervensi seperti pasar murah dan penguatan distribusi jika diperlukan.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan berbelanja secara bijak. Pemerintah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok tetap menjadi prioritas menjelang Ramadhan.