Pojok NTB — Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos & PPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencegah terulangnya dugaan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren yang tengah menjadi sorotan publik.
Kepala Dinsos & PPA NTB, Ahmaf Mashuri, saat dihubungi via telepon, Minggu (22/2/2026), mengatakan bahwa penanganan dan pencegahan kasus semacam ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.
“Kalau hanya kami yang menangani, tentu tidak bisa. Harus ada kolaborasi dengan semua pihak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk memperkuat langkah pencegahan di lingkungan pondok. Selain itu, komunikasi juga akan dilakukan dengan pihak sekolah dan lembaga terkait guna memastikan pembinaan berjalan maksimal agar peristiwa serupa tidak terulang.
Menurutnya, Dinsos & PPA memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah personel maupun jangkauan wilayah. Karena itu, dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, instansi lain, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) sangat dibutuhkan.
“Kalau hanya mengandalkan PPA di dinas sosial, tentu tidak cukup. Jumlah staf kami terbatas, sementara wilayah dan kasus yang harus diawasi cukup luas,” katanya.
Mashuri menegaskan, selama ini pihaknya telah menjalankan kewajiban dalam memberikan pendampingan kepada para korban. Namun, upaya pencegahan dinilai membutuhkan peran bersama dari berbagai elemen masyarakat.
Ia menambahkan, Dinsos & PPA akan berperan sebagai motor penggerak dalam upaya pencegahan, dengan membangun koordinasi dan sinergi antarinstansi.
“Yang paling penting adalah kolaborasi. Dengan keterlibatan banyak pihak, kami berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa depan,” pungkasnya.
