Pojok NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat langkah pengendalian inflasi setelah angka inflasi daerah berada sedikit di atas rata-rata nasional pada Januari 2026. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan diikuti seluruh pemerintah daerah se-Indonesia secara daring.
Rakor tersebut diikuti jajaran Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota se-NTB, unsur Forkopimda, serta perangkat daerah terkait. Fokus utama pembahasan adalah percepatan langkah konkret di daerah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di awal tahun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen (year-on-year). Sementara NTB berada di angka 3,86 persen, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional, namun masih dalam rentang target pengendalian inflasi pemerintah pusat.
Untuk wilayah sampel Indeks Harga Konsumen (IHK), capaian inflasi di NTB menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kota Bima mencatat inflasi tertinggi sebesar 4,82 persen, disusul Kota Mataram 3,69 persen, dan Kabupaten Sumbawa 3,77 persen. Angka ini menempatkan Kota Bima dan Kota Mataram sebagai daerah yang perlu mendapat perhatian khusus.
Sementara itu, kabupaten non-IHK dipantau melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu II Februari 2026. Kabupaten Lombok Timur mencatat IPH tertinggi sebesar 7,30 persen, disusul Lombok Barat 4,55 persen, Lombok Tengah 3,71 persen, Lombok Utara 1,82 persen, Kabupaten Bima 0,14 persen, Dompu -0,03 persen, dan Sumbawa Barat 0,57 persen.
Lonjakan harga di Lombok Timur bahkan masuk dalam kategori tekanan harga tertinggi secara nasional pada periode tersebut. Kenaikan ini terutama dipicu oleh komoditas cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, serta sejumlah komoditas protein hewani.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan bahwa kondisi ini menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah agar tidak lengah.
“Secara umum inflasi NTB masih terkendali, namun beberapa daerah menjadi titik perhatian utama, seperti Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Bima, dan Kota Mataram. Pengendalian harus dilakukan cepat, terukur, dan terkoordinasi lintas kabupaten/kota,” tegas Ahsanul Khalik.
Ia menilai Rakor yang dipimpin Sekjen Kemendagri menjadi momentum konsolidasi kebijakan, sekaligus memperkuat sinergi antarwilayah dalam mengendalikan gejolak harga.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten/kota telah menyiapkan enam langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga. Langkah pertama adalah mengintensifkan operasi pasar murah di daerah dengan tekanan harga tinggi, terutama Lombok Timur dan Lombok Barat, disertai pengawasan distribusi bahan pokok.
Kedua, memperkuat distribusi antarwilayah, khususnya memaksimalkan pasokan dari Pulau Sumbawa sebagai daerah penyangga produksi untuk menopang kebutuhan Pulau Lombok. Strategi ini diharapkan mampu menyeimbangkan suplai dan permintaan.
Ketiga, menggelar inspeksi mendadak (sidak) bersama Forkopimda ke pasar dan distributor guna mencegah penimbunan serta praktik spekulatif yang dapat memicu lonjakan harga. Keempat, memperluas kerja sama antar daerah penghasil pangan, terutama untuk komoditas cabai, beras, dan daging ayam ras.
Kelima, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) serta dukungan transportasi untuk memperlancar distribusi dari sentra produksi ke wilayah konsumsi. Keenam, menggerakkan program tanam dan penguatan produksi lokal, khususnya komoditas hortikultura jangka pendek, guna memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Inflasi bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sinergi antara provinsi, kabupaten/kota, dan Forkopimda menjadi kunci utama agar harga tetap stabil dan pasokan terjaga,” ujar Ahsanul Khalik.
Dengan strategi terkoordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB optimistis mampu menekan laju inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi nasional.
