Pojok NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat tata kelola keuangan dan aset daerah. Komitmen itu ditegaskan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (12/2), di Auditorium Bima, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali.
Gubernur hadir didampingi Inspektur Provinsi NTB dan Kepala Badan Pengelolaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB. Forum ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah melalui keselarasan perencanaan RKPD dan APBD. Pemerintah daerah juga diminta aktif mendukung Program Strategis Nasional (PSN), memperkuat kemandirian fiskal lewat intensifikasi serta digitalisasi pajak dan retribusi, sekaligus menjaga iklim investasi agar pertumbuhan ekonomi lokal tetap terjaga.
“Pemeriksaan BPK bukan sekadar audit, melainkan bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah. Karena itu, kepala daerah, sekda, dan inspektur harus kooperatif dan proaktif agar proses berjalan efektif,” tegas Ribka.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan mengedepankan komunikasi yang efektif. Hal ini penting agar setiap rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Fathan juga menyoroti hasil pemeriksaan tematik terkait manajemen aset daerah. Ia mendorong percepatan digitalisasi inventarisasi aset serta pengamanan fisik yang memadai guna mengoptimalkan pemanfaatan aset dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penguatan sektor perbankan daerah, terutama dalam aspek keamanan siber dan perbaikan analisis kredit di BPD, juga menjadi perhatian serius untuk meminimalkan risiko kerugian finansial.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa langkah-langkah efisiensi dan pembenahan sistem di lingkungan Pemprov NTB telah berjalan sejak awal kepemimpinannya.
“Kalau kita amati dari awal sampai sekarang, sejumlah efisiensi sudah kita lakukan. Insya Allah kita on track. Bahkan tadi kita sudah membuat checklist satu per satu dan langsung ditanggapi oleh Anggota BPK VI,” ujar Iqbal.
Terkait manajemen aset, Iqbal mengungkapkan perlunya penguatan struktur kelembagaan agar aset daerah bernilai besar dapat dikelola secara lebih optimal dan produktif.
“Kami menyampaikan masukan soal hambatan struktural kelembagaan dalam pemanfaatan aset. Aset berada di bawah BKAD, sehingga kelembagaannya perlu diperkuat untuk mengelola aset bernilai triliunan rupiah agar lebih berdampak bagi daerah,” pungkasnya.
