Pojok NTB — Pemerintah resmi memulai pembangunan industri ayam terintegrasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian pangan dan mengakhiri ketergantungan pasokan dari Pulau Jawa. Program ini ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi di Sumbawa, Jumat (6/2/2026).
Inisiatif nasional ini digagas Kementerian Pertanian RI bersama Danantara Indonesia dan BUMN Pangan, dengan dukungan pendanaan skala besar. Program tersebut dirancang membangun ekosistem perunggasan lengkap dari hulu hingga hilir, sekaligus mendorong pemerataan industri pangan di luar Pulau Jawa.
Industri ayam terintegrasi ini mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari pembibitan ayam (Grand Parent Stock, Parent Stock, hingga Final Stock), pabrik pakan, penyediaan obat hewan, rumah potong unggas, cold storage, sistem logistik, hingga jaringan pemasaran. BUMN Pangan akan bertindak sebagai off-taker untuk menjamin penyerapan hasil produksi peternak.
Secara nasional, pemerintah menyiapkan investasi sekitar Rp20 triliun untuk pengembangan peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di berbagai daerah, termasuk NTB. Selain itu, peternak rakyat, koperasi, dan skema kemitraan juga dilibatkan dengan target kontribusi sekitar 3 persen kapasitas nasional, didukung pembiayaan hingga Rp50 triliun.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kekuatan utama NTB sebenarnya ada pada budaya beternak masyarakat. Namun selama ini, sektor hulu dan hilir masih dikuasai industri besar dari luar daerah.
“Beternak adalah budaya orang NTB. Yang belum kita kuasai itu hulu dan hilir, terutama DOC dan pakan. Dengan industri terintegrasi ini, kita ingin mengakhiri ketergantungan dari luar daerah sekaligus memperkuat ekonomi NTB,” ujar Miq Iqbal.
Ia menambahkan, program ini juga menjadi jawaban atas lonjakan kebutuhan pangan, terutama setelah keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB yang kini memiliki lebih dari 600 dapur aktif, melampaui target nasional.
“Permintaan sudah sangat besar. Sekarang yang harus kita pastikan adalah ketersediaan pasokan agar tidak terjadi inflasi. Karena itu, fokus kita memperkuat produksi,” tegasnya.
Untuk mempercepat realisasi program, Pemprov NTB menyiapkan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 3 persen bagi peternak, khususnya yang mendukung program MBG.
Sebagai salah satu produsen jagung terbesar nasional, NTB memiliki keunggulan bahan baku pakan. Pemerintah daerah juga mendorong riset formulasi pakan berbasis sumber protein lokal seperti kelor dan maggot untuk mengurangi ketergantungan impor bungkil kedelai.
“Kita ingin pakan 100 persen berbasis bahan baku NTB. Tidak ada lagi jagung kita kirim keluar, lalu kembali dalam bentuk pakan dengan harga lebih mahal,” tambahnya.
Direktur Hilirisasi Peternakan Kementerian Pertanian, Ma’mun, menyebut program ini merupakan arahan langsung Presiden untuk membangun ekosistem perunggasan nasional yang merata. Fokus utama BUMN adalah pada penyediaan DOC dan pakan sebagai dua faktor krusial dalam keberlanjutan usaha peternakan.
“Dengan kehadiran BUMN, peternak tidak lagi kesulitan DOC, harga lebih stabil, dan usaha menjadi berkelanjutan,” jelas Ma’mun.
Melalui industrialisasi perunggasan terintegrasi, pemerintah menargetkan peningkatan produksi nasional, pembukaan lapangan kerja baru, penguatan ekonomi daerah, serta terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.
