Gubernur NTB: Program MBG Putar Ekonomi Rp5,7 Triliun per Tahun

Pojok NTB — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya program pemenuhan gizi, tetapi juga penggerak besar ekonomi daerah. Melalui satu program ini saja, perputaran uang di NTB diperkirakan mencapai Rp5,7 triliun setiap tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Iqbal usai rapat bersama Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kantor Bank NTB Syariah, Rabu (4/2/2026), yang dihadiri satgas MBG tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kepala dinas terkait, serta unsur Forkopimda.

“Tujuan program ini jelas. Pertama, menyelesaikan persoalan kekurangan gizi pada siswa dan penerima manfaat. Kedua, menggerakkan ekonomi lokal. Bayangkan, Rp5,7 triliun beredar di NTB dalam setahun hanya dari satu program,” kata Iqbal.

Ia mengungkapkan, pelaksanaan MBG di NTB saat ini telah melampaui target awal. Dari target 600 dapur MBG, jumlah dapur yang terbangun sudah lebih dari angka tersebut. Karena itu, Pemprov NTB kini memasuki fase konsolidasi untuk memastikan seluruh standar dan praktik pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.

“Fase konsolidasi ini penting agar kualitas tetap terjaga. Kalau ada yang belum memenuhi standar, di situlah peran pemantauan dan pengawasan dijalankan,” ujarnya.

Selain konsolidasi, Pemprov NTB juga mulai melakukan ekspansi penerima manfaat. Iqbal mengakui masih ada warga, terutama di daerah pelosok, yang belum terjangkau akibat data yang belum sepenuhnya akurat.

“Saya turun langsung ke lapangan dan masih menemukan warga yang belum menerima manfaat. Ini yang sedang kita perbaiki agar tidak ada yang tertinggal,” tegasnya.

Iqbal menilai, dengan besarnya dana yang beredar, program MBG berpotensi memperkuat ekonomi lokal, mulai dari petani, pemasok bahan pangan, hingga pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok dapur MBG.

Karena itu, ia meminta dukungan media untuk mengawal dan mengedukasi publik terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada dukungan opini publik.

“Ini program strategis. Dukungan media sangat menentukan agar masyarakat memahami manfaatnya dan ikut mengawasi pelaksanaannya,” pungkasnya.