Pojok NTB — Realisasi investasi di Kabupaten Bima dan Kota Bima sepanjang tahun 2025 masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari struktur ekonomi daerah, keterbatasan skala usaha, hingga persoalan kondusivitas dan keterbukaan terhadap investor luar.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, Irnadi Kusuma, saat diwawancarai di Mataram, Selasa (27/1/2026).
Irnadi menjelaskan, jika dilihat dari sektor unggulan, Kabupaten Bima masih didominasi oleh sektor pertanian. Kondisi tersebut dinilai wajar mengingat potensi lahan pertanian di wilayah tersebut masih cukup besar dibandingkan kawasan perkotaan.
“Kalau Kabupaten Bima, sektor tertingginya masih pertanian. Jagung, bawang, kacang-kacangan, itu memang kuat. Potensi ini bagus, tapi belum cukup untuk mendongkrak nilai investasi secara signifikan,” ujarnya.
Menurutnya, ketergantungan pada sektor pertanian dan industri pengolahan berskala kecil membuat Kabupaten Bima sulit bersaing dengan daerah lain yang memiliki investasi besar. Apalagi, sebagian besar hasil pertanian masih dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa pengolahan lanjutan.
“Selama hanya mengandalkan pertanian dan industri kecil, nilai investasinya tidak akan melonjak. Kita lemah di hilirisasi,” kata Irnadi.
Ia juga menyoroti sektor pertambangan di Kabupaten Bima yang dinilai belum memberikan dampak besar terhadap realisasi investasi. Salah satu proyek pertambangan, kata dia, bahkan masih berada pada tahap eksplorasi selama hampir satu dekade.
“Sejak 2015 sampai sekarang, masih eksplorasi. Itu tentu belum bisa memberikan kontribusi besar terhadap nilai investasi daerah,” jelasnya.
Sementara itu, untuk Kota Bima, Irnadi menyebut sektor pertanian tidak menjadi unggulan. Aktivitas ekonomi di wilayah tersebut lebih didominasi oleh perdagangan, jasa, dan pariwisata. Kota Bima juga memiliki potensi wisata sejarah, seperti situs-situs Kerajaan Bima.
Namun demikian, sektor-sektor tersebut dinilai masih bergerak dalam skala kecil sehingga belum mampu menarik investasi besar, khususnya dari penanaman modal asing (PMA).
“Di Kota Bima tidak ada PMA. Skala usaha yang ada belum cukup untuk mengangkat nilai investasi secara signifikan,” ungkap Irnadi.
Ia menekankan bahwa keberadaan investasi asing memiliki peran besar dalam meningkatkan nilai investasi suatu daerah. Karena itu, keterbukaan daerah terhadap investor luar menjadi faktor penting.
“Kalau mau maju, Kota Bima harus mulai membuka diri terhadap investor luar. Kalau hanya berputar di situ-situ saja, ya tidak akan berkembang,” tegasnya.
Selain faktor sektor unggulan, Irnadi juga menilai persoalan kondusivitas dan aksesibilitas menjadi kendala utama yang membuat Kabupaten dan Kota Bima kurang dilirik investor. Meski telah memiliki bandara, keterbatasan jadwal penerbangan dinilai masih menjadi hambatan.
“Kondisivitas sangat menentukan. Akses ke Bima masih dianggap sulit, baik melalui jalur darat maupun udara. Bahkan wisatawan lokal saja masih berpikir dua kali untuk ke Bima, apalagi wisatawan asing,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB disebut telah memberikan target investasi kepada masing-masing kabupaten dan kota. Target tersebut menjadi dasar penetapan target investasi provinsi secara keseluruhan.
“Kami sudah membagi target ke kabupaten dan kota. Bahkan dalam rapat tim percepatan, kami sampaikan daerah dengan capaian tertinggi dan terendah, termasuk Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Lombok Timur,” jelas Irnadi.
Namun, ia mengakui bahwa ke depan diperlukan intervensi provinsi yang lebih serius, termasuk dalam upaya promosi dan penjajakan investor. Salah satunya dengan mendorong investor yang masuk ke daerah lain agar mempertimbangkan potensi di Bima.
“Kalau ada investor datang dan awalnya tertarik ke Lombok, kenapa tidak kita tawarkan juga ke Bima? Potensinya ada, tinggal bagaimana kita menjualnya,” katanya.
Irnadi menilai, Kabupaten Bima memiliki peluang besar di sektor industri pengolahan, khususnya pengolahan jagung menjadi pakan ternak. Selama ini, keterbatasan industri pengolahan membuat nilai tambah hasil pertanian belum optimal.
“Kalau pabrik pakan ternak bisa terbangun, industrialisasi di Bima pasti naik. Pertanian kita kuat, tapi kita lemah di pengolahan,” ujarnya.
Selain itu, pengembangan sektor pariwisata juga dinilai perlu diperkuat, sebagaimana yang telah dilakukan daerah lain di NTB yang mulai menggeser ketergantungan dari sektor tambang ke sektor pariwisata yang lebih berkelanjutan.
Lebih jauh, Irnadi menegaskan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten dan kota. Menurutnya, RDTR menjadi syarat utama bagi masuknya investasi, karena memberikan kepastian hukum dan arah pemanfaatan ruang.
“Kalau RDTR belum ada atau belum menyesuaikan RTRW, investasi tidak bisa masuk. Jadi percepatan RDTR itu kunci,” tegasnya.
Ke depan, DPMPTSP NTB akan memperkuat koordinasi lintas sektor dengan dinas teknis dan pemerintah kabupaten/kota untuk menentukan sektor unggulan yang siap ditawarkan kepada investor, sekaligus memastikan kesiapan regulasi dan penerimaan masyarakat.
“Kondusivitas, kepastian tata ruang, dan keterbukaan masyarakat terhadap investasi luar itu harus dijamin. Kalau itu bisa dipenuhi, peluang investasi di Bima akan jauh lebih besar,” pungkas Irnadi.
