Pojok NTB — Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya sektor yang selama ini dinilai masih lemah dalam pengawasan dan manajemen risiko.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Iqbal menanggapi berbagai catatan dan rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Menurutnya, dokumen tersebut harus dipandang sebagai cermin objektif yang menunjukkan kondisi NTB apa adanya.
“Bagi kita, LHP itu adalah cermin. Itulah wajah kita yang sebenarnya. Dari situlah menjadi pintu masuk atau entry point untuk melakukan pembenahan dan memperkuat tata kelola,” ujar Iqbal.
Gubernur mengakui, sebelum laporan tersebut diterbitkan, pemerintah daerah sebenarnya telah menyadari adanya persoalan. Namun, temuan dalam LHP memberikan gambaran yang jauh lebih utuh dan detail dari yang sebelumnya diperkirakan.
“Kita sudah tahu ada masalah, tetapi ternyata setelah direview, temuan-temuannya jauh lebih banyak dari yang saya perkirakan. Karena itu, kita harus menindaklanjuti secara serius,” katanya.
Menurut Iqbal, pembenahan tata kelola bukan pekerjaan instan atau memiliki garis akhir yang jelas. Proses ini bersifat berkelanjutan dan menuntut peningkatan standar secara terus-menerus.
“Pembenahan itu never ending story. Begitu kita benahi satu bagian, standar kita naik. Setelah itu, kita benahi lagi bagian lain. Itu sebuah proses yang tidak boleh berhenti,” jelasnya.
Ia menegaskan, bahkan sebelum adanya temuan pemeriksaan, Pemprov NTB telah meyakini pentingnya menyiapkan sistem tata kelola dan pengawasan yang benar-benar kuat. Karena itu, anggaran pengawasan pada sejumlah perangkat daerah, termasuk sektor kehutanan dan energi sumber daya mineral (ESDM), telah ditingkatkan sejak awal.
“Selama ini, anggaran pengawasan justru paling kecil, padahal persoalan kita ada di sana. Mulai tahun 2026 dan seterusnya, anggaran pengawasan kita perkuat,” tegasnya.
Sebagai bentuk perhatian terhadap aparat pengawasan di lapangan, Gubernur Iqbal juga menyampaikan bahwa pemerintah memberikan dukungan moral kepada polisi hutan. Menurutnya, keberadaan mereka harus dihargai dan diperhatikan karena berada di garis depan penjagaan sumber daya alam.
“Ini bagian dari dorongan moral, bahwa mereka itu hadir, dihargai, dan perannya penting,” ujarnya.
Terkait tata kelola BUMD, khususnya Bank NTB, Gubernur Iqbal menilai masih terdapat persoalan mendasar yang perlu dibenahi. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin masuk pada pembahasan kasus per kasus, melainkan fokus pada akar masalah sistemik.
“Yang jelas, tata kelola Bank NTB selama ini masih jauh dari prinsip good corporate governance. Persoalan dasarnya ada di sana,” tegas Iqbal.
Salah satu contoh yang disorot adalah lemahnya manajemen risiko. Ia menyebutkan adanya pemberian kredit dengan nilai yang sangat besar, bahkan melebihi keuntungan tahunan bank.
“Kalau ada satu pinjaman nilainya lebih besar dari keuntungan satu tahun, itu berarti tidak ada manajemen risiko. Begitu pinjaman itu macet, habis seluruh keuntungan,” jelasnya.
Menurut Iqbal, manajemen risiko merupakan bagian paling krusial dalam sistem tata kelola yang baik. Tanpa sistem tersebut, risiko kerugian akan terus berulang dan membebani kinerja lembaga.
“Semua itu soal tata kelola. Dan manajemen risiko adalah jantung dari good governance,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh peta persoalan sebenarnya sudah tergambar dalam LHP. Detail-detail temuan inilah yang kini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan secara terarah dan terukur.
Menjawab pertanyaan terkait agenda kerja ke depan, Gubernur Iqbal mengungkapkan bahwa Pemprov NTB akan melanjutkan agenda kerja sama strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Januari di Labuan Bajo.
“Tiga isu besar yang akan kita fokuskan adalah integrasi super grid, pariwisata, dan konektivitas. Besok sekaligus akan disepakati rencana aksi, dan itulah yang akan kita tindak lanjuti,” pungkasnya.
Gubernur menegaskan, seluruh langkah pembenahan ini diarahkan untuk memastikan NTB memiliki tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang lebih kuat, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan daerah.
