Pojok NTB — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, menghadiri Rapat Koordinasi Bersama Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB yang digelar di Hotel Lombok Raya, Jumat (23/1/2026). Kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan OPD terkait, tim ahli gubernur, serta para mitra pembangunan yang selama ini berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra pembangunan atas dukungan dan keterlibatan mereka dalam penguatan Program Desa Berdaya. Ia menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar ajang pengarahan, melainkan ruang bersama untuk berbagi gagasan dan menyelaraskan visi pembangunan NTB secara kolaboratif.
“Pembangunan NTB ke depan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita butuh orkestrasi yang kuat agar setiap intervensi saling terhubung dan berkelanjutan,” ujar Miq Iqbal.
Ia menjelaskan, visi pembangunan NTB lima tahun ke depan bertumpu pada tiga pilar utama, yakni pengentasan kemiskinan—terutama kemiskinan ekstrem—penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan sektor pariwisata. Pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama, sementara ketahanan pangan dan pariwisata diposisikan sebagai instrumen strategis untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Saat ini, tercatat 106 desa di NTB masuk dalam kategori desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Menurut Miq Iqbal, kemiskinan ekstrem merupakan persoalan mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu karena menjadi akar dari berbagai masalah sosial, mulai dari kesehatan hingga rendahnya kualitas hidup masyarakat.
Program Desa Berdaya, lanjutnya, lahir dari refleksi panjang atas banyaknya program bantuan dan intervensi pembangunan yang masuk ke NTB selama puluhan tahun, namun belum terorkestrasi secara optimal. Persoalan utamanya bukan kekurangan sumber daya, melainkan lemahnya kolaborasi dan kesinambungan program.
Melalui program ini, Pemerintah Provinsi NTB mengambil peran sebagai orkestrator pembangunan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa, NGO, sektor swasta melalui CSR, filantropi, perguruan tinggi, hingga individu yang memiliki kepedulian sosial. Pendekatan diawali dengan verifikasi dan validasi data berbasis Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang didukung BPS, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan persoalan dan potensi lokal desa.
Program Desa Berdaya dibagi menjadi dua pendekatan, yakni Desa Berdaya Transformatif dan Desa Berdaya Tematik. Desa Berdaya Transformatif difokuskan pada 106 desa miskin ekstrem dengan sasaran 16.876 rumah tangga atau sekitar 44.013 jiwa. Pada tahap awal 2026, Pemprov NTB akan mengintervensi 40 desa miskin ekstrem melalui pendampingan intensif selama dua hingga tiga tahun.
Sementara itu, Desa Berdaya Tematik menyasar 1.166 desa dan kelurahan dengan fokus pada pengembangan potensi unggulan wilayah, seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan energi terbarukan. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi desa sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan NTB 2025–2029, “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.”
Ia menyebutkan, dalam RPJMD Provinsi NTB terdapat 7 Sapta Cita, 10 program unggulan, dan 95 kegiatan strategis perangkat daerah yang selaras dengan program para mitra pembangunan. Saat ini tercatat sekitar 160 mitra pembangunan aktif di NTB yang berpeluang besar berkontribusi melalui dukungan teknis, pendanaan, maupun penguatan kapasitas masyarakat desa.
Menutup kegiatan, Miq Iqbal mengajak seluruh mitra pembangunan untuk terus terlibat aktif dan berkolaborasi secara berkelanjutan. Dengan sinergi yang kuat, Program Desa Berdaya diharapkan menjadi langkah nyata dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB.
