Pojok NTB — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mematangkan arah perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 dengan fokus utama pada penguatan program Desa Berdaya serta penanganan abrasi di wilayah pesisir.
Kaban BAPPEDA NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan rangkaian tahapan perencanaan, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dijadwalkan berlangsung pada April mendatang. Pemprov NTB, kata dia, telah merilis kalender perencanaan sebagai acuan bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota.
“Di Januari kemarin kita sudah melakukan evaluasi RKPD provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini kami melanjutkan persiapan penyusunan RKPD, termasuk pembentukan tim dan penyusunan rancangan awal,” jelas Nelly.
Ia menambahkan, pada Februari 2026 akan digelar High Level Meeting antar kepala daerah se-NTB. Forum tersebut bertujuan menyamakan persepsi arah pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota, agar kebijakan yang disusun berjalan searah hingga Musrenbang April nanti.
“Kalau pucuk pimpinan sudah sepemahaman, arah pembangunan kita jelas dan satu komando,” ujarnya.
Dalam RKPD 2026, Pemprov NTB akan memfokuskan intervensi pada 40 desa yang masuk kategori miskin ekstrem melalui skema Desa Berdaya. Desa-desa tersebut akan diklasterkan berdasarkan karakteristiknya, seperti desa pesisir, desa pertanian, desa urban, hingga desa kawasan hutan. Setiap klaster akan didampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai sektor yang relevan.
“Desa Berdaya ini bersifat tematik dan transformatif, berbasis kebutuhan riil desa. Jadi harus sinkron antara pemerintah desa dengan OPD pengampu,” kata Nelly.
Bantuan yang disalurkan nantinya berupa bantuan keuangan dan aset produktif, disesuaikan dengan potensi desa dan kapasitas masyarakat. Mulai dari bantuan peternakan skala kecil, perikanan, hingga sarana pendukung ekonomi desa, dengan pendampingan intensif dari OPD, tenaga pendamping, dan NGO.
Selain pengentasan kemiskinan, BAPPEDA NTB juga memberi perhatian khusus pada persoalan abrasi di desa-desa pesisir. Hal ini mengemuka dalam diskusi Green Campus di UIN Mataram yang membahas dampak kenaikan muka air laut.
“NTB sudah punya program NTB Lestari, tapi penanganan abrasi tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya,” tegas Nelly.
Menurutnya, penanganan abrasi seperti di wilayah Bintaro, Labuhan Haji, hingga pesisir Ampenan memerlukan orkestrasi bersama, mulai dari penataan kampung nelayan, penanaman mangrove, hingga pelibatan NGO dan akademisi. Sinergi tersebut diharapkan dapat dimatangkan melalui High Level Meeting agar pembangunan berjalan harmonis dan berkelanjutan.
“Kalau kita bergerak bersama di desa yang sama, maka proses pembangunan akan lebih cepat dan hasilnya terasa oleh masyarakat,” pungkasnya.
