Pojok NTB – Desa Aik Dewa, Kecamatan Selong, Lombok Timur, menjadi lokasi kunjungan tingkat tinggi Pemerintah Kanada bersama tiga lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka dialog informal capaian Program Bersama BERANI II (2023–2027), Sabtu (11/1/2026). Program ini merupakan kemitraan strategis UNFPA, UNICEF, dan UN Women dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Kanada.
Dialog tersebut membahas perkembangan program dalam menjawab tantangan kesehatan dan hak reproduksi, kekerasan berbasis gender, serta praktik berbahaya seperti perkawinan anak dan sunat perempuan. Pertemuan ini menyoroti perubahan pengetahuan, norma sosial, dan layanan perlindungan bagi perempuan, remaja, dan anak-anak di tingkat komunitas.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan masyarakat, mulai dari tokoh agama, tenaga kesehatan, pasangan suami istri, remaja, Forum Anak, hingga PATBM. Turut hadir jajaran pemerintah daerah, antara lain Kepala Dinas DP3AKB, BPMD, Dukcapil, serta Kepala Desa Aik Dewa. Sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti LPA NTB, LPSDM, dan LSD juga terlibat aktif dalam diskusi.
Delegasi Pemerintah Kanada dipimpin oleh Sekretaris Negara Pembangunan Internasional Kanada, Randeep Singh Sarai, didampingi Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste Jess Dutton, serta Kepala Kerja Sama Kedutaan Kanada, Alice Katherine Birnbaum. Sementara dari PBB hadir Perwakilan UNFPA Hassan Mohtashami, Kepala Program UN Women Dwi Yuliawati, dan Kepala Kantor UNICEF Kupang Yudhistira Yewangoe.
Program BERANI II mengusung pendekatan terpadu tiga lembaga PBB. UNFPA berfokus pada kesehatan dan hak reproduksi serta pencegahan kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya. UNICEF memperkuat perlindungan anak dan pemberdayaan remaja untuk mengakhiri perkawinan anak. Sementara UN Women mendorong kebijakan responsif gender, peningkatan layanan bagi korban kekerasan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan dengan melibatkan laki-laki dalam kesetaraan gender.
Sejumlah capaian positif telah diraih sepanjang 2024–2025. Di Lombok Timur, angka kematian ibu tercatat 20 kasus hingga 2024, lebih rendah dari rata-rata nasional. Angka perkawinan anak juga menunjukkan penurunan signifikan, bahkan lima desa di Lombok telah mencapai nol kasus. Selain itu, prevalensi sunat perempuan secara nasional menurun dari 50,8 persen pada 2021 menjadi 46,3 persen pada 2024.
Jangkauan edukasi kesehatan reproduksi remaja meningkat hingga empat kali lipat, menjangkau lebih dari 31.800 remaja, termasuk di sekolah keagamaan dan Sekolah Luar Biasa. Hampir 96 persen penyintas kekerasan berbasis gender kini menerima layanan terpadu melalui UPTD PPA.
Program ini juga mendorong lahirnya 34 kebijakan dan rencana aksi, termasuk peraturan nasional dan desa. Terobosan penting lainnya adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang secara tegas mengamanatkan penghapusan sunat perempuan dan memasukkan isu tersebut dalam RPJMN 2025–2029.
Sekretaris Negara Pembangunan Internasional Kanada, Randeep Singh Sarai, menyatakan bahwa program seperti BERANI II memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan masyarakat. “Dengan memperkuat kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan kesetaraan gender, kita membantu perempuan dan anak perempuan meraih masa depan yang lebih sehat dan peluang ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.
Koordinator Program BERANI II, Asti Widihastuti, menegaskan bahwa program ini tidak hanya menghadirkan layanan, tetapi juga mengubah cara Indonesia melindungi perempuan, remaja, dan anak-anak. “Keberanian masyarakat dan para pemangku kepentingan menjadi kunci lahirnya perubahan,” katanya.
Perwakilan UNFPA, Hassan Mohtashami, menambahkan bahwa BERANI II adalah contoh nyata kolaborasi tiga badan PBB yang menghasilkan dampak lebih besar dan komprehensif. Dukungan masyarakat sipil, seperti LPA NTB dan LPSDM, dinilai memperkuat perubahan sosial berbasis komunitas dan kearifan lokal agar dapat direplikasi di wilayah lain.
