Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui BAPPEDA mendorong kolaborasi yang lebih terarah antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam percepatan pembangunan, khususnya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Kepala BAPPEDA NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyampaikan bahwa pembangunan di NTB tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan banyak NGO yang selama ini bekerja di berbagai sektor dan wilayah.
“Tantangan kita adalah bagaimana mengorkestrasi agar semua pihak bergerak dalam satu tujuan. Jangan jalan sendiri-sendiri,” ujarnya, mengutip arahan Gubernur NTB.
Pemprov NTB berencana mengarahkan seluruh NGO yang beroperasi di NTB untuk fokus pada 106 desa miskin ekstrem yang telah ditetapkan. Dengan pemetaan yang jelas, setiap NGO diharapkan menangani desa dan sektor tertentu agar tidak terjadi tumpang tindih program.
“Harapannya jelas, NGO ini pegang desa yang mana, sektor apa. Kalau ada sektor yang belum masuk, kita bisa tandem,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, BAPPEDA NTB akan menggelar pertemuan dengan NGO untuk memverifikasi dan memvalidasi data, menyatukan pandangan, serta menyelaraskan arah pembangunan.
“Tujuannya menyatukan tujuan dan arah demi NTB Makmur Mendunia,” kata Baiq Nelly.
Melalui kolaborasi yang terkoordinasi, Pemprov NTB optimistis upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.
