Pojok NTB – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Program Desa Berdaya Tahun Anggaran 2025. Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, Pemprov NTB tetap mampu menangani sebanyak 174 unit RTLH yang tersebar di 19 desa dan kelurahan se-NTB.
Kepala Dinas Perkim NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan bahwa kebutuhan penanganan RTLH di NTB masih sangat besar. Berdasarkan data yang ada, jumlah rumah tidak layak huni di NTB diperkirakan mencapai sekitar 500 ribu unit.
“PR kita masih panjang. Dengan keterbatasan fiskal daerah, pada tahun 2025 ini Pemprov NTB baru bisa menyentuh 174 unit RTLH yang bersumber dari APBD Provinsi,” ujar Baiq Nelly.
Ia menjelaskan, selain dari APBD Provinsi, penanganan perumahan di NTB juga mendapat dukungan dari berbagai sumber lain, seperti Baznas, Balai Perumahan, UPT Kementerian Perumahan, hingga program pusat lainnya. Bahkan, dalam pelaksanaannya, Perkim NTB juga sempat mendapatkan tambahan bantuan dari Baznas sebanyak 15 unit rumah melalui kolaborasi lintas lembaga.
“Kalau digabung dengan sumber-sumber lain, sebenarnya jumlah rumah yang bisa kita sentuh lebih banyak. Harapan kami, ke depan alokasi bantuan ini bisa terus ditambah,” jelasnya.
Terkait perencanaan tahun 2026, Baiq Nelly mengungkapkan bahwa target penanganan RTLH pada prinsipnya tetap, namun akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pengurangan fiskal dan transfer ke daerah. Oleh karena itu, Pemprov NTB diarahkan untuk lebih aktif mencari sumber pendanaan alternatif.
“Arahan Pak Gubernur jelas, kita harus kreatif mencari sumber lain, baik melalui CSR, Baznas, maupun kementerian,” katanya.
Ke depan, Perkim NTB juga berencana mengintegrasikan penanganan RTLH dengan program desa berdaya dan pengembangan desa wisata, sehingga penataan kawasan tidak hanya fokus pada rumah, tetapi juga lingkungan dan potensi ekonomi desa.
“Harapan kami, titik-titik penanganan ini bisa dikolaborasikan dengan program pariwisata dan desa berdaya. Jadi kawasan yang ditangani benar-benar tertata dan memberi dampak berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkasnya.
