Pojok NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal meresmikan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi NTB sebagai pusat pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Dalam peresmian tersebut, Gubernur menegaskan bahwa PLUT bukan milik satu dinas, melainkan milik seluruh masyarakat NTB.
“PLUT ini bukan milik Dinas Koperasi dan UMKM, mereka hanya pengelola. Ini milik rakyat dan harus bisa diakses oleh siapa pun,” ujar Lalu Muhammad Iqbal.
Ia menyebutkan, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur, PLUT telah dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk pelatihan, pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas usaha. Tantangan ke depan, menurutnya, adalah memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang luas terhadap fasilitas tersebut, terutama ibu-ibu dan anak muda sebagai segmen yang paling membutuhkan peningkatan keterampilan (upskilling).
Gubernur menekankan, setiap peserta pelatihan di PLUT harus membawa hasil nyata. Setidaknya, ada lima capaian yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan.
“Minimal mereka harus meningkatkan kualitas produk, kualitas kemasan, memperkuat branding, memiliki akses pasar—terutama pasar digital—dan terakhir akses pembiayaan,” tegasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, PLUT melibatkan berbagai mitra strategis, mulai dari perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga sektor swasta. Kehadiran para mitra ini diharapkan dapat membantu UMKM memahami literasi pasar digital dan pembiayaan, dua kendala utama yang selama ini dihadapi pelaku usaha kecil.
Gubernur juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov NTB agar menjadikan PLUT sebagai pusat kegiatan pengembangan UMKM dan koperasi. Ia mengingatkan agar tidak terjadi duplikasi program antar-OPD.
“Kalau ada program yang berkaitan dengan UMKM dan koperasi, lakukan di sini atau koordinasikan dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Jadikan PLUT sebagai pusat pengembangan,” ujarnya.
Ia meminta agar fasilitas PLUT dimanfaatkan secara maksimal, bahkan jika memungkinkan digunakan dalam dua sif, agar investasi pemerintah benar-benar memberi dampak luas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Lalu Muhammad Iqbal juga menyinggung perkembangan koperasi desa. Saat ini, NTB telah memiliki 1.166 Koperasi Desa Merah Putih yang seluruhnya telah berbadan hukum, dan sebagian mulai membangun gerai usaha.
“Tantangan ke depan adalah menggerakkan bisnis koperasi desa ini. Karena itu, perbankan seperti Bank Mandiri dan Bank NTB Syariah sudah kita libatkan untuk pembiayaan,” katanya.
Ia menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pasar utama perekonomian desa ke depan, sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat.
Dengan diresmikannya PLUT Provinsi NTB, Gubernur berharap fasilitas ini benar-benar menjadi motor penggerak UMKM naik kelas, memperluas akses pasar, dan memperkuat ekonomi kerakyatan di Nusa Tenggara Barat.
