Pojok NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal menegaskan pentingnya sinergi multipihak dalam upaya mencegah perkawinan anak serta menghapus praktik female genital mutilation (FGM) atau mutilasi genital perempuan di NTB. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Forum Inspirasi Daerah II Berani NTB bertajuk “Sinergi Multipihak dalam Mencegah Perkawinan Anak dan Penghapusan Praktik FGM” yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, Sabtu.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai mitra internasional yang selama ini telah berkontribusi mendukung upaya penanganan persoalan sosial di NTB. Ia secara khusus menyebut dukungan dari Pemerintah Kanada, Pemerintah Australia, serta lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti UNFPA dan UN Women.
“Saya berterima kasih kepada Kerajaan Kanada, Kerajaan Australia, serta agensi UNFPA dan UN Women atas kontribusinya dalam membantu kami mengurangi berbagai persoalan sosial di NTB. Bukan hanya isu perkawinan anak dan FGM, tetapi juga masalah sosial lainnya,” ujar Gubernur.
Ia juga mengapresiasi peran aktif para mitra lokal dan komunitas yang dinilai telah banyak berkontribusi dalam menciptakan praktik-praktik terbaik (best practices) di tingkat desa. Salah satu contoh yang disorot Gubernur adalah inisiatif budaya Gawai Mugung yang berkembang di sejumlah desa di NTB.
Menurutnya, pendekatan berbasis budaya dan kegembiraan menjadi kunci keberhasilan program-program sosial di tengah masyarakat. Gawai Mugung, yang berakar dari tradisi Sasak begawai atau festival, dinilai mampu menghadirkan ruang edukasi sosial tanpa kesan paksaan.
“Semua orang datang dengan bahagia. Tidak ada yang datang karena terpaksa. Ketika kegiatan dikemas dalam bentuk festival, pesta rakyat, dan kebersamaan, masyarakat justru ingin terlibat dan menjadi bagian dari kegiatan itu,” jelasnya.
Gubernur menilai pendekatan seperti ini jauh lebih efektif dibandingkan metode sosialisasi konvensional yang kerap sepi peminat. Melalui suasana festif, pesan-pesan penting terkait pencegahan perkawinan anak dan perlindungan perempuan dapat tersampaikan secara lebih natural dan diterima masyarakat.
Ia berharap konsep Gawai Mugung dapat direplikasi di daerah lain dengan nama dan pendekatan yang disesuaikan, tanpa menghilangkan esensi utamanya, yakni menghadirkan kegembiraan dan partisipasi sukarela masyarakat.
“Ini adalah salah satu praktik terbaik yang kita harapkan bisa ditiru dan dikembangkan di daerah lain. Gagasan besarnya adalah membuat semua orang terlibat tanpa paksaan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gubernur mengakui bahwa NTB masih menghadapi berbagai persoalan sosial yang kompleks, termasuk tingginya angka perkawinan anak yang saat ini masih berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, ia optimistis angka tersebut dapat ditekan dalam jangka menengah melalui kolaborasi dan pendekatan yang tepat.
“Kita menghadapi ratusan persoalan sosial dengan sumber daya, energi, dan waktu yang terbatas. Karena itu, pemerintah provinsi mengambil pendekatan paralel, menyelesaikan masalah satu per satu sekaligus menyasar akar masalahnya,” tegasnya.
Gubernur menekankan bahwa akar dari berbagai persoalan sosial tersebut adalah kemiskinan. Oleh karena itu, selain menangani dampak sosial seperti perkawinan anak, pemerintah juga fokus menyelesaikan persoalan dasar melalui pengentasan kemiskinan.
“Kami percaya bahwa kemiskinan adalah ibu dari semua masalah sosial. Jika akar masalah ini bisa kita selesaikan, maka persoalan-persoalan turunannya akan ikut teratasi,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi NTB menjadikan program Desa Berdaya sebagai salah satu program unggulan (flagship program). Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas desa dalam mengatasi kemiskinan dan masalah sosial secara berkelanjutan.
Gubernur menjelaskan bahwa Desa Berdaya memiliki beberapa tingkatan, termasuk Desa Berdaya Transformatif yang difokuskan pada desa-desa dengan kategori kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2026, program ini akan menyasar 40 desa, kemudian dilanjutkan secara bertahap hingga 2028.
“Desa Berdaya Transformatif ini dikeroyok bersama-sama. Semua pihak terlibat, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, filantropi, lembaga internasional, hingga swasta, untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan secara menyeluruh,” jelasnya.
Sementara itu, desa-desa lain tetap mendapatkan dukungan melalui skema Desa Berdaya reguler, dengan alokasi anggaran antara Rp300 juta hingga Rp500 juta per desa, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa.
Menutup sambutannya, Gubernur kembali mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung Forum Berani NTB serta berbagai upaya pencegahan perkawinan anak dan penghapusan praktik FGM di NTB.
“Program ini harus kita dukung bersama agar berhasil di tingkat paling bawah. Namun kita juga tidak boleh berhenti di sini. Akar masalahnya harus kita selesaikan bersama,” pungkasnya.
