Pojok NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa program Desa Berdaya Makmur Mendunia bukan sekadar program pemerintah daerah, melainkan sebuah gerakan bersama untuk membangun desa dan menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Hal itu disampaikan Gubernur saat meluncurkan Desa Berdaya Makmur Mendunia di Mataram, Selasa.
Gubernur Iqbal mengungkapkan, berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di NTB menunjukkan tren penurunan. Dari tahun 2024 hingga kuartal pertama 2025, angka kemiskinan berada di 11,91 persen, kemudian turun menjadi 11,78 persen pada kuartal kedua 2025 dan seterusnya.
“Alhamdulillah, ada pergerakan. Ada pengurangan angka kemiskinan. Namun di sisi lain, muncul fenomena baru. Kemiskinan di pedesaan menurun, sementara kemiskinan di perkotaan justru naik,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan kemiskinan di desa tidak terjadi secara kebetulan. Hal itu merupakan dampak dari berbagai program berbasis desa yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga kabupaten dan kota.
Di sektor pertanian, kata Iqbal, kebijakan pemerintah sangat berpihak kepada petani. Presiden menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang dinilai tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, yakni beras Rp6.500 per kilogram dan jagung Rp5.500 per kilogram. Kebijakan ini membuat pendapatan petani meningkat, sementara biaya produksi justru menurun.
“Kenapa biaya produksi menurun? Karena ada program optimalisasi lahan. Di NTB, kita sudah melakukan optimalisasi lahan di lebih dari 10.700 hektare di seluruh Pulau Lombok, kecuali Kota Mataram dan Kota Bima,” jelasnya.
Melalui optimalisasi lahan, petani mendapatkan suplai air yang lebih baik. Dampaknya, lahan yang sebelumnya hanya bisa panen satu kali, kini bisa panen dua kali, bahkan tiga kali dalam setahun. Selain itu, distribusi pupuk subsidi juga terus dibenahi sehingga petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau.
“Dulu pupuk sering sulit didapat dan petani terpaksa membeli dengan harga non-subsidi. Sekarang distribusinya diperbaiki, semua petani bisa mengakses pupuk subsidi. Biaya turun, harga jual naik. Akibatnya nilai tukar petani naik, dari sebelumnya sekitar 123, kini sudah mencapai 128,” ungkap Iqbal.
Kondisi inilah yang menurutnya menjadi salah satu faktor utama penurunan kemiskinan di pedesaan. Sebaliknya, kemiskinan di perkotaan justru mengalami peningkatan, sehingga ke depan perlu ada intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Gubernur Iqbal menegaskan, momentum pembangunan desa saat ini merupakan yang terbaik sepanjang pengalamannya selama 28 tahun bekerja di pemerintahan. Hal ini didukung oleh komitmen kuat dari pemerintah pusat yang secara konsisten mendorong pembangunan dari bawah, berbasis desa.
“Saya belum pernah melihat momentum membangun desa sebaik hari ini. Komitmen itu muncul dari pusat, provinsi, sampai ke kabupaten. Tadi Bupati Lombok Barat bahkan menyampaikan alokasi Rp1 miliar per desa. Ini adalah momentum terbaik kita untuk membangun dari desa,” katanya.
Ia menjelaskan, Desa Berdaya lahir sebagai bagian dari ekosistem pembangunan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa Desa Berdaya bukanlah program eksklusif milik Pemerintah Provinsi NTB.
“Desa Berdaya ini bukan program. Ini adalah gerakan. Gerakan kita bersama,” tegasnya.
Gubernur Iqbal kemudian mengulas latar belakang lahirnya gagasan Desa Berdaya. Ia menyinggung banyaknya organisasi non-pemerintah (NGO) internasional yang sejak era 1970-an hingga 1980-an masuk ke NTB dengan berbagai program bantuan. Namun, hingga kini NTB masih masuk dalam 12 provinsi termiskin di Indonesia.
“Puluhan triliun dana global masuk ke NTB. Tapi kenapa kemiskinan masih tinggi? Masalahnya ada pada defisit orkestrasi dan kolaborasi. Semua pihak masuk ke desa menyelesaikan masalah masing-masing, tanpa koordinasi,” paparnya.
Akibatnya, berbagai program berjalan sendiri-sendiri dan tidak berkelanjutan. Ketika pendampingan berakhir, masyarakat desa kerap kembali jatuh miskin. Dari situlah Pemerintah Provinsi NTB memutuskan untuk mengambil peran sebagai orkestrator, menyelaraskan program, pembiayaan, dan peran semua pihak.
“Ini bukan milik provinsi. Ini milik kita bersama. Milik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, perusahaan swasta, NGO, relawan, dan semua yang peduli pada NTB,” ujarnya.
Inti dari gerakan Desa Berdaya adalah kerja bersama atau “keroyokan” untuk menurunkan kemiskinan secara nyata. Saat ini, angka kemiskinan NTB berada di 11,78 persen, dengan kemiskinan ekstrem sekitar 2 persen. Terdapat 106 desa di NTB yang berstatus desa dengan kemiskinan ekstrem, kecuali Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
“Target kita, kemiskinan ekstrem ini bisa kita hilangkan pada 2029. Tahun depan kita tangani 40 desa, tahun berikutnya 40 desa lagi, dan sisanya kita selesaikan pada 2028,” jelasnya.
Gubernur juga menyoroti berbagai program nasional yang akan berbasis desa, seperti koperasi Desa Merah Putih, kampung nelayan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program-program ini, menurutnya, membuka peluang besar bagi desa untuk mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Sekarang market tidak lagi menjadi masalah. Dulu kita pusing menjual ayam atau ikan. Sekarang demand dari MBG jauh lebih besar daripada suplai. Ini peluang besar bagi desa,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya kesiapan suplai agar lonjakan permintaan tidak memicu inflasi. Karena itu, pendamping Desa Berdaya diminta fokus memperkuat ekosistem yang sudah terbentuk, bukan memulai dari nol.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis data. Seluruh pendamping Desa Berdaya diminta menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pintu masuk, kemudian memverifikasi dan memvalidasi data tersebut hingga tingkat keluarga dan individu.
“Kita ingin bergerak berbasis data, bukan berdasarkan feeling. Ini tugas terberat sekaligus terpenting,” tegasnya.
Di akhir sambutan, Gubernur Iqbal mengajak seluruh elemen desa untuk bekerja bersama dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia menegaskan bahwa Desa Berdaya adalah rumah bersama untuk memastikan tidak ada satu pun warga NTB yang tertinggal dalam pembangunan.
“Kita ingin makmur bersama sebelum mendunia. Kita tidak ingin ada satu orang pun yang tertinggal. Desa Berdaya adalah mekanisme untuk mengangkat yang di bawah agar kita maju bersama,” pungkasnya.
