Kemiskinan masih menjadi tantangan struktural pembangunan Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB). Persoalan kemiskinan hari ini tidak lagi semata soal jumlah penduduk miskin, tetapi juga kedalaman dan keparahan kemiskinan—yakni jarak antara pengeluaran rumah tangga miskin dengan garis kemiskinan serta ketimpangan di antara kelompok miskin itu sendiri. Kondisi inilah yang membuat kemiskinan sulit diputus jika hanya ditangani melalui bantuan sesaat dan program yang bersifat rutin.
Dalam konteks tersebut, peluncuran Program Desa Berdaya NTB oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 16 Desember 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Provinsi NTB, menjadi langkah strategis yang patut dicermati. Program unggulan di bawah kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal ini menandai pergeseran paradigma pembangunan desa: dari sekadar distribusi bantuan menuju pembangunan berbasis keberdayaan dan kemandirian.
Sebagai provinsi kepulauan dengan basis ekonomi perdesaan yang kuat dan ketergantungan pada sektor primer, NTB menghadapi tantangan kemiskinan yang khas. Fluktuasi iklim, keterbatasan akses pasar, serta kerentanan terhadap bencana kerap mendorong rumah tangga miskin semakin rentan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem.
Secara nasional, pemerintah telah menetapkan target nol kemiskinan ekstrem, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan. Namun, pencapaian target ini sangat bergantung pada efektivitas implementasi di daerah, terutama di tingkat desa—tempat sebagian besar penduduk miskin bermukim.
Menjawab Masalah dari Akar
Program Desa Berdaya NTB dirancang untuk menjawab persoalan struktural tersebut. Program ini tidak berdiri sebagai proyek sektoral semata, melainkan sebagai platform konvergensi pembangunan desa yang mengintegrasikan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, penguatan sosial, serta inklusi keuangan.
Pada tahap awal, Desa Berdaya menyasar desa-desa dengan kategori miskin ekstrem melalui pendekatan model graduasi. Pendekatan ini memastikan rumah tangga miskin tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh pendampingan intensif, akses aset produktif, dan peningkatan kapasitas hingga mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Model ini sejalan dengan praktik baik global yang telah terbukti efektif menurunkan kemiskinan ekstrem di berbagai negara berkembang.
Kontribusi Nyata terhadap SDGs
Lebih jauh, Desa Berdaya NTB memberikan kontribusi langsung terhadap sejumlah tujuan SDGs, antara lain:
SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan), SDGs 2 (Tanpa Kelaparan), SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDGs 10 (Berkurangnya Kesenjangan), SDGs 11 (Permukiman Berkelanjutan), SDGs 13 (Penanganan Perubahan Iklim), serta SDGs 17 (Kemitraan).
Pendekatan tematik Desa Berdaya—mulai dari Desa Mandiri Pangan, Desa Tangguh Bencana, Desa Hijau, hingga Desa Bebas Sampah—menjadikan program ini relevan tidak hanya bagi agenda pembangunan daerah, tetapi juga bagi pencapaian target nasional dan global.
Dari Desa untuk Indonesia
Yang membuat Desa Berdaya NTB menarik dalam diskursus nasional adalah orientasinya yang sistemik, terukur, dan berbasis data. Program ini berfokus pada hasil (outcome) dan dirancang agar dapat direplikasi. Dalam konteks Indonesia yang tengah memperkuat peran desa sebagai motor pembangunan, Desa Berdaya menawarkan contoh konkret bagaimana kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat lokal.
Lebih dari itu, Desa Berdaya menegaskan bahwa pencapaian SDGs bukanlah agenda global yang abstrak, melainkan proses nyata yang dimulai dari desa—dari rumah tangga, komunitas, dan pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan.
Menuju NTB Makmur Mendunia
Desa Berdaya NTB bukan sekadar program pembangunan, melainkan sebuah gerakan perubahan: dari ketergantungan menuju kemandirian, dari bantuan menuju keberdayaan. Jika dijalankan secara konsisten, program ini tidak hanya mempercepat pengentasan kemiskinan di NTB, tetapi juga memperkaya praktik baik pembangunan desa di Indonesia.
Dari desa yang berdaya, NTB menatap masa depan. Dan dari NTB, Indonesia belajar bahwa pembangunan berkelanjutan memang harus dimulai dari akar.
