Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan meluncurkan Program Desa Berdaya pada 16 Desember mendatang. Peluncuran program ini rencananya digelar di Kantor Gubernur NTB sebagai langkah awal penguatan pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Lalu Hamdi, mengatakan persiapan peluncuran program tersebut tengah dimatangkan.
“Launching Desa Berdaya direncanakan tanggal 16 Desember. Besok siang kita akan finalkan melalui rapat,” kata Lalu Hamdi di Mataram, Rabu.
Menurutnya, peluncuran Desa Berdaya akan diisi dengan arahan dan motivasi langsung dari Gubernur NTB kepada para pendamping desa. Selain itu, akan dilakukan ikrar pendamping desa serta penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur NTB dan mitra pembangunan.
“Selain itu juga akan ada acara tambahan berupa penyerahan hadiah bagi pemenang lomba-lomba desa, lomba BUMDes, dan kegiatan desa lainnya,” ujarnya.
Lalu Hamdi menjelaskan, secara teknis pelaksanaan program Desa Berdaya akan mulai berjalan pada bulan Desember. Fokus awal program ini adalah pemutakhiran dan validasi data masyarakat desa agar bantuan dan intervensi pemerintah tepat sasaran.
“Kita akan mulai dari pendataan. Datanya harus valid, siapa yang akan kita bantu, di mana rumahnya, sehingga intervensi benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Setelah launching, Program Desa Berdaya akan mulai diterapkan secara serentak di 40 desa yang telah ditetapkan. Penentuan desa sasaran akan mengacu pada data kemiskinan ekstrem Desil-1 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Data Desil-1 dari BPS akan kita uji di lapangan untuk memastikan apakah nama-nama tersebut masih masuk kategori miskin ekstrem atau tidak. Hasil pendataan dari pendamping desa kemudian akan diinput kembali ke BPS untuk diolah,” katanya.
Dari hasil pengolahan data tersebut, pemerintah akan memperoleh peringkat tingkat kemiskinan yang menjadi dasar penetapan intervensi lanjutan.
“Jadi tahap pertama ini dimulai di 40 desa,” tegas Lalu Hamdi.
Program Desa Berdaya diharapkan menjadi instrumen strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem dan mendorong kemandirian desa secara berkelanjutan.
