Pojok NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal menegaskan komitmennya menjadikan koperasi sebagai kekuatan utama ekonomi kerakyatan. Menurutnya, koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi jalan bersama bagi masyarakat untuk menolong diri sendiri melalui usaha kolektif.
“Koperasi adalah jalan kita untuk menolong diri kita sendiri melalui usaha bersama,” kata Gubernur Iqbal saat memberikan sambutan pada Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi NTB (DEKOPINWIL) di Bank NTB Syariah, Selasa (9/12).
Iqbal menjelaskan, sejak muda dirinya dibesarkan dalam pemikiran ekonomi yang menekankan kemandirian. Ia menilai semangat koperasi merupakan penolakan terhadap ketergantungan dan menegaskan bahwa kekuatan ekonomi sejati harus lahir dari masyarakat itu sendiri, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil dan tekanan inflasi.
Ia menekankan, kebangkitan ekonomi tidak cukup hanya menjadi slogan. “Bangkit itu bukan menunggu dibangkitkan, tetapi bergerak bersama,” tegasnya.
Meski koperasi telah tumbuh di Indonesia sejak awal abad ke-20, Iqbal mengakui kondisi koperasi nasional saat ini masih memprihatinkan. Banyak koperasi besar yang dahulu berjaya kini meredup, sementara di negara maju koperasi justru menjadi raksasa ekonomi. Ia mencontohkan Rabobank di Belanda serta jaringan Raiffeisen di Eropa yang menguasai sektor pangan hingga perbankan.
Ironisnya, Indonesia dengan hampir 300 juta penduduk dan basis anggota koperasi terbesar di dunia belum memiliki koperasi yang mampu bersaing di tingkat global. Menurut Iqbal, dominasi logika kapitalisme yang hanya menguntungkan pihak kuat menjadi salah satu penyebab rakyat kecil terus tertinggal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Gubernur menginstruksikan Bank NTB Syariah agar mempercepat transformasi koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai birokrasi selama ini terlalu lamban merespons kebutuhan pengembangan koperasi.
Sebagai langkah konkret, Iqbal menetapkan pembangunan 50 koperasi percontohan dengan dukungan modal awal Rp50 juta per koperasi. Modal tersebut disiapkan agar koperasi bisa mulai berusaha, membangun portofolio bisnis, dan mengukur kapasitas kredit dalam waktu satu tahun.
“Kalau tidak kita kawal, tidak mungkin koperasi besar lahir. Pemerintah tidak boleh hanya mencari aman, kita harus memberi contoh,” ujarnya.
Saat ini, terdapat sekitar 1.166 desa dan kelurahan di NTB yang berpotensi menjadi basis koperasi desa. Jika setiap koperasi mampu membangun kapitalisasi minimal Rp1 miliar, valuasi koperasi desa secara keseluruhan diperkirakan dapat menembus Rp1 triliun.
Menurut Iqbal, jaringan koperasi desa ini dapat menjadi sistem distribusi logistik paling merata di Indonesia. Distribusi barang akan lebih efisien, murah, dan mandiri dibandingkan rantai distribusi besar yang selama ini dikuasai swasta.
Ia juga menekankan tiga kunci utama penguatan koperasi, yakni pembangunan kompetensi pusat dengan melibatkan akademisi dan pemerintah, pengembangan model bisnis koperasi yang produktif, serta penguatan partisipasi anggota agar manfaat koperasi dirasakan secara adil.
“Koperasi harus inklusif. Setiap anggota harus punya peran dan kehormatan bahwa pendapatannya berasal dari kerja, bukan keberuntungan,” katanya.
Gubernur Iqbal menutup arahannya dengan ajakan menghidupkan kembali koperasi sebagai roh ekonomi bangsa.
“Koperasi bukan sekadar lembaga. Koperasi adalah gerakan dan roh ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.
