Pojok NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa tantangan utama dalam transformasi digital pemerintah bukan terletak pada pembuatan aplikasi atau teknologi informasi (IT), melainkan pada penyusunan konsep dan sistem yang matang.
Hal tersebut disampaikan Iqbal saat peluncuran Portal Layanan Daerah Terintegrasi NTB DIGIHub #Satulayananuntuksemua di Hotel Lombok Raya, Mataram, Senin.
“Berbicara aplikasi dan program IT, sebenarnya itu bukan persoalan utama. Teknologi dan tenaga ahlinya sudah sangat tersedia. Yang sulit adalah menyusun konsep dan arsitekturnya,” kata Iqbal.
Menurutnya, teknologi digital saat ini sudah sangat mudah diakses. Bahkan orang yang tidak berlatar belakang IT sekalipun dapat membuat aplikasi atau website dengan bantuan platform yang tersedia. Namun, tanpa konsep yang jelas dan pemahaman mendalam terhadap proses bisnis, aplikasi justru berpotensi tidak bermanfaat.
“Membuat aplikasi itu barang paling mudah. Yang sulit adalah menyusun konsep yang komprehensif dan holistik, karena itu menyangkut arsitektur digital,” jelasnya.
Iqbal menjelaskan, penyusunan konsep harus diawali dengan pemahaman mendalam terhadap proses bisnis di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Tanpa itu, aplikasi hanya akan menjadi tampilan antarmuka tanpa sistem pendukung yang kuat.
“Kita harus tahu persis apa yang kita inginkan. Jangan sekadar memanggil tim IT lalu meminta dibuatkan aplikasi, tanpa menjelaskan kebutuhan sebenarnya,” ujarnya.
Ia mencontohkan pengalamannya saat mengembangkan aplikasi Safe Travel yang membutuhkan waktu riset hingga dua tahun, melibatkan uji publik, stress test, serta pengujian langsung di lapangan sebelum digunakan secara luas.
Gubernur NTB itu juga mengingatkan pentingnya aspek kelembagaan dan regulasi dalam pengembangan aplikasi pemerintah. Setiap aplikasi harus memiliki dasar hukum, struktur pengelola, serta anggaran yang berkelanjutan agar tidak berhenti di tengah jalan.
“Aplikasi bukan sekadar program. Ketika sudah jadi, harus jelas siapa yang mengelola, dasar hukumnya apa, dan dananya dari mana,” tegasnya.
Iqbal menyoroti maraknya aplikasi pemerintah yang akhirnya tidak terpakai. Di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB sendiri, tercatat lebih dari 200 aplikasi, sebagian besar sudah tidak digunakan.
“Setiap aplikasi itu nilainya ratusan juta rupiah, tapi banyak yang akhirnya jadi rongsokan karena dibuat tanpa konsep dan sistem yang jelas,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa digitalisasi tidak serta-merta memperbaiki sistem yang buruk. Jika sistem dasarnya tidak dibenahi, digitalisasi justru akan memindahkan dan mempercepat masalah yang ada.
“Digitalisasi tidak membuat sistem yang jelek menjadi bagus. Yang harus diperbaiki adalah back end dan backbone-nya. Jika sistemnya sudah baik, digital akan membuatnya lebih cepat, sederhana, dan akurat,” katanya.
Peluncuran NTB DIGIHub dinilai sebagai langkah awal penting dalam membangun arsitektur digital pemerintahan daerah. Iqbal berharap platform tersebut terus disempurnakan melalui masukan dari seluruh OPD dan pemangku kepentingan, dengan pendekatan uji coba (beta version).
“Langkah besar selalu dimulai dari langkah awal. Yang kita lihat hari ini bukan kesempurnaannya, tapi komitmen untuk membangun arsitektur digital yang benar,” pungkasnya.
.
