Pojok NTB – Program “Desa Berdaya Transformatif” di Provinsi NTB segera dan menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD) NTB, Lalu Hamdi, menyampaikan bahwa seluruh proses operasional tengah dipersiapkan secara intensif.
Hamdi menjelaskan bahwa lonceng tanda dimulainya program akan dilaksanakan di Lombok Tengah di bawah koordinasi BAPPENDA NTB. Sementara itu, DPMPD fokus menyiapkan kebutuhan operasional pendamping desa.
“Kami akan memanggil semua pendamping untuk apel, kemudian menerima pengarahan dari Pak Gubernur,” jelasnya.
Menurutnya, total pendamping yang dikerahkan sebanyak 144 orang. Mereka sebelumnya telah mengikuti diklat dan memahami tugas masing-masing.
Tugas pertama para pendamping adalah verifikasi dan validasi data keluarga miskin berdasarkan data BPS melalui DTSEN, khususnya Desil-1 dan Desil-2.
“Mereka akan cek by name, by address, supaya intervensinya tepat – siapa orangnya dan di mana rumahnya,” ujar Hamdi.
Setelah verifikasi, tahap berikutnya adalah penetapan peserta program Desa Berdaya Transformatif. Setiap pendamping nantinya akan mendampingi sekitar 50 kepala keluarga, tergantung tingkat kemiskinan di masing-masing desa.
Pendamping tidak hanya memverifikasi data, tetapi juga bertugas mengidentifikasi potensi desa serta minat warga miskin untuk pengembangan usaha.
“Pendamping akan mendalami minat usaha keluarga, melihat pengalaman atau keahlian yang mereka punya. Lalu membantu membuat rencana usaha, menghitung kebutuhan biaya, kemampuan mengelola, hingga analisis keberlanjutan,” katanya.
Setiap keluarga diarahkan memiliki minimal dua pilihan mata pencaharian. Jika dianggap layak, mereka akan mendapat dukungan dalam bentuk bantuan aset produktif.
Misalnya di Desa Ungga, potensi kerajinan, peternakan, dan pertanian akan menjadi fokus pemberdayaan.
Saat program diluncurkan, pendamping langsung turun melakukan pendataan. Pemprov NTB dan BPS akan menandatangani MoU terkait pemanfaatan data kemiskinan.
BPS akan mengelompokkan pendamping per dusun dan memberikan pedoman indikator kemiskinan. “Ada 39 indikator kemiskinan yang akan ditanyakan kepada masing-masing keluarga,” jelas Hamdi.
Data yang dikumpulkan pendamping akan masuk ke sistem BPS, lalu menghasilkan daftar pasti keluarga yang masuk kategori Desil-1.
Hamdi memastikan bahwa Gubernur NTB akan memencet lonceng peluncuran program. Selain BPS, kepala OPD juga akan hadir dalam kegiatan tersebut.
“Insya Allah Pak Gubernur yang akan melonceng langsung,” ucapnya.
Program Desa Berdaya ini diharapkan menjadi langkah signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di NTB melalui pendampingan langsung dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin di tiap desa.
