Pojok NTB — Persoalan krisis air bersih yang membelit warga dan pelaku usaha di Gili Meno selama dua tahun terakhir kembali menjadi sorotan. Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membiarkan pelayanan berhenti, meski persoalan utama berada di luar kewenangan daerah.
“Soal itu sedang kita selesaikan. Insyaallah, kami terus mencari jalan keluar,” ujar Bupati Najmul saat ditemui usai agenda pertemuan bersama Gubernur NTB di Mataram, Rabu.
Menurutnya, akar masalah air di Gili Meno bukan berasal dari pemerintah daerah, melainkan dari hubungan kerja antara Mitra PDAM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Kalau itu selesai, insyaallah selesai persoalannya,” katanya.
Bahkan, Najmul mengaku sudah meminta kepastian waktu penyelesaian kepada pihak ketiga. “Kalau situasinya kondusif, enam bulan bisa terselesaikan,” ujarnya.
Sambil menunggu penyelesaian permanen, Pemkab KLU tetap menyediakan layanan distribusi air setiap hari. “Kami antarkan air setiap hari, baik untuk masyarakat maupun pengusaha. Jadi tetap bisa ditangani sementara,” tegasnya.
Terkait penerbitan surat untuk TCN yang sempat dipertanyakan karena sebelumnya bermasalah secara hukum, Najmul menjelaskan bahwa langkah itu diambil demi menjaga pelayanan agar tidak berhenti.
“Saya sebagai kepala daerah tidak boleh zero service, apalagi masyarakat dan pariwisata sangat membutuhkan air. Tidak boleh ada stagnasi dalam pelayanan,” tegasnya.
Ia mengakui bahwa TCN sempat disegel oleh kementerian, namun kini proses penyelesaian telah berjalan sesuai ketentuan. “Turunnya TCN sudah melalui proses-prinsip KPPU. Kalau ada kekurangan, kita selesaikan. Kita bicara terus dengan KKP,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa pihak ketiga telah menyetorkan 20 persen nilai kewajiban sebagai jaminan kepada KPPU.
Saat ditanya soal skema penyediaan air ke depan, Bupati menyebutkan dua alternatif: teknologi SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) atau sistem “ditwel”, yakni penggalian sumur kecil dan pemasangan pipa di pantai.
Namun ia menegaskan bahwa opsi pipa dari pinggir pantai sangat berisiko. “Itu mengganggu biota laut. Selain itu, PDAM di daratan saja baru bisa melayani 30 persen masyarakat. Kalau airnya diambil dari pinggir untuk dibawa ke tengah, persoalannya makin parah,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai pemanfaatan air laut melalui SWRO lebih logis dan berkelanjutan. “Air laut ini tidak habis. SWRO itu memanfaatkan air laut dan diubah jadi air tawar,” katanya.
Najmul juga menyinggung kasus Medebal yang sempat bermasalah karena pengeboran tanpa izin. “Salah satunya adalah mereka tidak mengurus izin dari awal. Makanya bermasalah dengan PP Bal dan aparat keamanan,” katanya.
Dengan status Gili Meno sebagai destinasi wisata dunia, Najmul menegaskan bahwa pemerintah daerah juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk percepatan penyelesaian layanan air.
“Kami sudah bicara dengan Pak Gubernur. Setelah pertemuan ini pun saya sudah janji untuk membahasnya lagi,” ucapnya.
Krisis air di Gili Meno disebutnya harus segera ditangani karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan pariwisata Lombok Utara.
