Pojok NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Muhammad Iqbal, bersama Gubernur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M., dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt., resmi menyepakati pembentukan Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR-BNN). Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi pembangunan lintas daerah di kawasan timur Indonesia.
Pertemuan penting tersebut berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Pendopo Gubernur Bali, Senin (3/11/2025), dan menjadi forum awal dalam merumuskan arah kolaborasi tiga provinsi yang memiliki potensi besar di bidang energi, konektivitas, dan pariwisata.
Gubernur NTB, Dr. Muhammad Iqbal, selaku penggagas inisiatif ini, menegaskan pentingnya membangun kerja sama antardaerah secara terpadu untuk menciptakan integrasi ekonomi dan energi di kawasan Bali-Nusra.
“Ada dua segmen yang perlu kita pikirkan ke depan: kerja sama dan integrasi. Kami melihat peluang besar untuk membangun sistem energi hijau terintegrasi, konektivitas logistik, dan penguatan pariwisata lintas wilayah sebagai satu ekosistem,” ujar Iqbal.
Iqbal menyoroti besarnya potensi energi terbarukan di NTB dan NTT yang memiliki radiasi matahari tertinggi di Indonesia serta kapasitas bendungan yang mendukung pengembangan PLTS dan mikrohidro. Ia mengusulkan pembangunan super grid yang menghubungkan ketiga provinsi untuk menciptakan suplai energi bersih yang saling terintegrasi.
Selain energi, Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya konektivitas logistik. NTB saat ini tengah menyiapkan proyek port-to-port bypass, pengembangan Pelabuhan Gili Mas sebagai pusat distribusi regional, serta perluasan Bandara Internasional Lombok sebagai mini hub Indonesia Timur. Ia juga menyebut rencana pengembangan transportasi laut dan seaplane antar pulau kecil guna mendukung pariwisata dan distribusi barang.
“Kita harus berpikir sebagai satu kawasan. Bali, NTB, dan NTT memiliki potensi yang saling melengkapi dari energi, logistik, hingga pariwisata. Dengan integrasi dan sinergi, kita bisa mandiri dan efisien,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, tiga gubernur juga menyepakati sepuluh bidang kerja sama yang akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), meliputi:
- Sosial
- Pariwisata
- Kebencanaan
- Ketentraman dan Ketertiban
- Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Komunikasi dan Informatika
- Perindustrian dan Perdagangan
- Perhubungan
- Kelautan dan Perikanan
- Penanaman Modal
Draf MoU akan disusun oleh Gubernur NTB bersama Kepala Bappeda dari tiga provinsi, dan rencananya akan ditandatangani di NTB pada 25 November 2025, sedangkan PKS akan ditandatangani di NTT pada 22 Desember 2025.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai kerja sama ini sebagai bentuk kebangkitan semangat persaudaraan antardaerah yang telah terjalin sejak masa Sunda Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958.
“Ini bukan nostalgia, tapi kelanjutan sejarah dan kebutuhan masa depan. Bali, NTB, dan NTT punya akar dan masa depan yang sama untuk bersinergi dan berkolaborasi,” ujar Koster.
Sementara itu, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menekankan pentingnya kerja sama konkret di bidang ekonomi, konektivitas, dan pariwisata guna mewujudkan kawasan yang kuat dan berdaya saing tinggi di wilayah timur Indonesia.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal lahirnya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR-BNN), yang diharapkan menjadi model integrasi pembangunan daerah berbasis potensi dan keseimbangan antarwilayah.
