Pojok NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, menanggapi santai isu yang beredar terkait dugaan adanya pembagian “dana direktif” di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Ia menegaskan bahwa istilah tersebut tidak dikenal dalam regulasi keuangan daerah, dan semua proses anggaran berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Mengenai (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) TAPD yang dipanggil itu hal biasa saja,” kata Iqbal kepada wartawan di Mataram, Kamis (16/10).
Menurutnya, mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) di NTB bersifat terbuka dan transparan. Tidak ada yang perlu disembunyikan karena seluruhnya telah diatur secara jelas dalam undang-undang.
“Untuk terkait BTT, kalau mau ditanya ya tinggal dijelaskan saja. Tidak ada hal yang perlu disembunyikan. Undang-undangnya sudah jelas. Tidak ada ‘Dana Direktif’ itu, yang ada adalah program,” tegas Iqbal.
Ia juga menilai bahwa istilah “direktif” hanyalah istilah informal yang biasa digunakan di lingkup birokrasi, bukan istilah hukum dalam tata kelola anggaran pemerintah.
“Istilah direktif itu kan istilah di kita saja, tidak ada di dalam istilah hukumnya. Kalau jadi sorotan ya wajar, semua juga jadi sorotan,” ujarnya dengan nada tenang.
Namun saat ditanya mengenai dugaan “bagi-bagi dana direktif”, Iqbal memberi jawaban singkat yang langsung mencuri perhatian publik.
“Mengenai bagi-bagi dana direktif, tanya saja ke Tuhan,” ucapnya.
Pernyataan tersebut sontak menjadi sorotan karena menggambarkan sikap tegas dan kepercayaannya bahwa pengelolaan anggaran di Pemprov NTB berjalan sesuai koridor hukum.
