Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya memperkuat infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, pemerintah melakukan rapat koordinasi terkait pemetaan area blank spot dan wilayah dengan sinyal lemah di provinsi tersebut.
Kepala Diskominfotik NTB, Yusron Hadi, menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang digelar oleh Kemenko Polhukam di Hotel Lombok Astoria beberapa hari lalu.
“Ya, hari ini kita melakukan rapat koordinasi terkait pemetaan area blank spot dan lemah sinyal di Provinsi NTB, menindaklanjuti hasil rakor bersama Kemenko Polhukam,” ujar Yusron di Mataram, Selasa (14/10).
Dari hasil pemetaan awal, tercatat ada 33 titik blank spot dan 124 titik dengan sinyal lemah yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di NTB. Menurut Yusron, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengambil langkah-langkah intervensi untuk membantu daerah menuntaskan persoalan ini.
“Kami juga telah meminta konfirmasi dari para operator layanan seluler seperti Telkomsel, XL, dan Indosat terkait program yang sedang mereka jalankan di beberapa lokasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yusron menyebut bahwa pemerintah daerah saat ini tengah mengidentifikasi lokasi prioritas untuk ditangani terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan dua indikator utama — jumlah penduduk dan potensi wilayah tersebut.
“Provinsi hanya memfasilitasi koordinasi. Nantinya, BAKTI atau Komdigi yang akan melakukan intervensi langsung ke kabupaten dan kota,” ungkapnya.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, tersebut menjadi langkah awal dalam mempercepat pemerataan akses komunikasi dan digital di seluruh pelosok NTB.
