Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) terus memperkuat tata kelola data sebagai fondasi penting dalam perencanaan pembangunan yang akurat dan terukur.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, saat membuka Lokakarya Diseminasi dan Pemetaan Kebutuhan untuk Meningkatkan Kualitas Penyajian Data pada Portal NTB Satu Data, yang berlangsung di Mataram, Senin (13/10/2025).
Dalam arahannya, Wagub yang akrab disapa Umi Dinda menekankan pentingnya kesepahaman dan keseragaman data antarperangkat daerah.
“Banyak program pemerintah, baik pusat maupun daerah, bergantung pada keakuratan data. Kita tidak bisa bekerja hanya berdasarkan perkiraan. Kita butuh data yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa capaian NTB yang telah berhasil masuk 10 besar nasional dalam pengelolaan data harus menjadi motivasi untuk terus berbenah.
“Masuk dalam 10 besar pengelolaan data nasional adalah hal yang membanggakan. Namun ke depan, kita harus semakin memperkuat kolaborasi dan kemampuan aparatur dalam memahami serta mengelola data,” tegasnya.
Menurut Umi Dinda, data bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari capaian dan arah pembangunan daerah. Ia pun mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami data yang mereka kelola.
“Pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan publik, dan capaian pembangunan lainnya hanya bisa terukur jika kita bekerja dengan data yang sama dan valid. Jangan terlena dengan angka yang terlihat baik, pastikan datanya benar dan bisa dipertanggungjawabkan,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi, S.T., M.UM, menuturkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memasuki tahapan pembangunan tahun 2026.
“Database pembangunan harus menjadi rujukan utama dalam perencanaan. Kami berperan sebagai wali data, sementara Bappeda menjadi sekretariat/koordinator forum dan BPS sebagai pembina data. Kolaborasi ini menjadi kunci agar data yang kita hasilkan benar-benar berkualitas,” jelasnya.
Yusron juga mengaitkan hal ini dengan semangat meritokrasi yang digaungkan oleh Gubernur NTB, yakni bekerja berbasis data.
“Bekerja berdasarkan data yang benar adalah bentuk meritokrasi. Dengan data yang kuat, kita bisa menjawab tantangan pembangunan secara objektif dan terukur,” ungkapnya.
Dari pihak mitra, Lead Program SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, menyampaikan bahwa data yang akurat merupakan penentu utama arah pembangunan yang tepat sasaran. Ia juga menegaskan bahwa NTB kini berada di jalur yang benar dalam pengelolaan data nasional.
“Provinsi NTB masuk 10 besar nasional dalam pengelolaan satu data. Ini menunjukkan NTB berada pada jalur yang benar. Langkah selanjutnya adalah memastikan pemanfaatan data berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada September lalu, Dinas Kominfotik NTB bersama Bappenda dan BPS, dengan dukungan SKALA, telah meluncurkan buku metadata yang berfungsi menjelaskan setiap elemen data agar mudah dipahami dan digunakan.
Kegiatan lokakarya ini dihadiri oleh Kepala BPS NTB, pimpinan berbagai OPD lingkup Provinsi NTB, termasuk Kepala Dinas Pariwisata NTB, Plh. Kadis Perkim NTB, serta perwakilan Bappeda NTB.
Dengan semangat kolaborasi yang semakin kuat, Pemerintah Provinsi NTB bertekad melangkah menuju pemerintahan berbasis data (data-driven governance) yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
