Pojok NTB– Pemerintah pusat dikabarkan melakukan pemotongan anggaran bagi pemerintah daerah hingga mencapai Rp1 triliun. Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) membenarkan adanya kebijakan tersebut dan mengakui potensi dampaknya terhadap sejumlah pos belanja wajib daerah.
“Ya, memang bisa jadi pengurangannya mencapai Rp1 triliun,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, Nursalim Kaban, di Mataram, Kamis (9/10).
Menurutnya, kebijakan ini berlaku secara nasional, tidak hanya untuk NTB. “Pak Gubernur (Lalu Muhammad Iqbal) sedang di Jakarta. Jadi memang banyak dampaknya, dan pengurangan ini berlaku untuk semua provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia, bukan hanya NTB,” ujarnya.
Terkait potensi dampak terhadap gaji aparatur sipil negara (ASN), Nursalim tidak menampik adanya kemungkinan tersebut. “Ya, karena kalau bicara gaji itu termasuk belanja wajib,” jelasnya.
Meski begitu, Pemprov NTB masih menunggu arahan dan kejelasan resmi dari pemerintah pusat terkait teknis pelaksanaan dan pos-pos mana saja yang akan terdampak langsung dari kebijakan pemotongan anggaran tersebut.
