Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan penataan lokasi dan partisipasi UMKM dalam ajang MotoGP Mandalika 2025 dikelola secara lebih tertib.
Kepala Dinas Koperasi (Diskop) NTB, Mashuri, mengungkapkan bahwa tahun ini penataan area pameran dan lokasi kegiatan dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata (Dispar) NTB.
“Di event MotoGP kali ini kita dari pemerintah provinsi sudah berkoordinasi. Tahun ini, lokasinya akan dimanage oleh Dispar,” kata Mashuri di Command Center Kantor Gubernur NTB, Kamis (18/9/2025).
Mashuri menambahkan, Diskop hanya bertugas mengisi pameran UMKM dan sudah menggelar rapat teknis dengan sejumlah dinas terkait.
“Ada 60 pelaku UKM yang dihadirkan di Mandalika. Sebanyak 80 persen bergerak di bidang kuliner, sementara 20 persen lainnya menghadirkan produk kerajinan dan sektor lain,” jelasnya.
Untuk menjaga standar kualitas, pihaknya juga bekerja sama dengan BPOM dalam pengawasan produk yang dijual. Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa pelaku UMKM dilarang menggunakan gas LPG bersubsidi selama ajang internasional ini berlangsung.
“Tidak boleh dari pelaku UKM ini menggunakan gas subsidi. Walaupun usaha mereka tergolong mikro, karena ini event internasional jadi tidak boleh menggunakan gas subsidi,” tegas Mashuri.
Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan ketersediaan gas subsidi bagi kebutuhan rumah tangga lokal dan menjaga citra profesional penyelenggaraan MotoGP Mandalika di mata dunia.
Pemerintah berharap kehadiran UMKM dapat mendukung promosi produk lokal NTB tanpa mengganggu pasokan energi bersubsidi bagi masyarakat kecil.
