Pojok NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan pihaknya tengah mencari langkah terbaik terkait 518 tenaga honorer yang dirumahkan.
Meskipun keputusan tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat, Pemprov NTB berupaya mempertimbangkan kondisi sosial di daerah sebelum mengeksekusi arahan tersebut.
“Kita sedang membahas kebijakan terbaik, keputusan terbaik. Dalam minggu-minggu ini kita sedang membahas itu,” ujar Iqbal di Mataram, Rabu (17/9/2025).
Ia menegaskan, meski urusan kepegawaian menjadi kewenangan pusat, Pemprov NTB tidak akan bertindak gegabah.
“Meskipun itu sesuatu yang ditetapkan oleh pusat, bukan kebijakan provinsi, terkait kepegawaian itu semua urusan pusat. Provinsi hanya mengeksekusi, namun sebelum kami eksekusi, kami tetap mempertimbangkan berbagai situasi di sekitar kita,” tegasnya.
Gubernur berharap kebijakan yang diambil nantinya dapat mengakomodasi kepentingan tenaga honorer dan kebutuhan pelayanan publik di NTB, tanpa mengabaikan aturan pemerintah pusat.
