Pojok NTB— Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri Mimbar Rakyat yang digelar aliansi mahasiswa Cipayung Plus di Tuwa Kawa, Selasa (9/9). Aliansi ini terdiri dari HMI, IMM, HIMMAH, PMII, LMND, KMHDI, dan GMNI. Forum tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan pemerintah daerah dalam menyampaikan aspirasi serta tuntutan rakyat.
Dalam forum itu, mahasiswa mengusung Gerakan 9 September yang berisi sembilan tuntutan utama sebagai respon atas kondisi sosial baik di NTB maupun secara nasional.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur NTB menyampaikan apresiasinya terhadap aksi damai mahasiswa. Ia menegaskan bahwa kritik adalah bagian penting dalam demokrasi.
“Saya tidak anti kritik. Justru kritik penting agar kekuasaan tidak korup. Aspirasi yang adik-adik sampaikan akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai kewenangan pemerintah provinsi,” tegasnya.
Iqbal menambahkan bahwa pemerintah provinsi membuka diri untuk berdialog secara rutin dengan mahasiswa maupun masyarakat. “Kami ingin memastikan mahasiswa dan aktivis bisa menyampaikan pendapat secara damai tanpa intimidasi. Jangan sampai ruang demokrasi ini terganggu. Ke depan, mungkin dua bulan sekali kita lakukan pertemuan seperti ini,” katanya.
Selain menyoroti isu demokrasi, Gubernur juga membahas kondisi ekonomi daerah. Ia mengakui sektor tambang memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dampaknya terhadap daya beli masyarakat masih terbatas. Karena itu, Pemprov NTB berkomitmen memperkuat diversifikasi ekonomi melalui sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM.
“Tiga pilar utama pembangunan kita adalah pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata. Semua kebijakan diarahkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Gubernur.
Dialog ini juga disambut baik oleh mahasiswa. Ketua GMNI NTB, Al Mukmin, yang mewakili Cipayung Plus, menilai sikap terbuka pemerintah menjadi langkah penting dalam memperkuat ruang demokrasi.
“Kami merasa lebih didengar karena Gubernur merespon satu per satu tuntutan kami. Harapan kami, janji tindak lanjut ini benar-benar dijalankan, bukan hanya sekadar ucapan,” ujarnya.
Mimbar Rakyat ini diharapkan menjadi awal dari tradisi dialog yang sehat antara mahasiswa dan pemerintah daerah, serta mendorong lahirnya kebijakan yang semakin berpihak kepada kepentingan rakyat.
