Pojok NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menanggapi capaian pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2025 yang hanya mencatat 0,82 persen dan menjadi yang terendah kedua setelah Papua Tengah. Meski demikian, Pemprov menilai sektor riil di masyarakat tetap tumbuh positif.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi, menjelaskan bahwa pertumbuhan sektor non-tambang pada triwulan II justru menunjukkan peningkatan signifikan.
“Kita harus bijak melihat angka pertumbuhan ini, bahwa pertumbuhan sektor riil yang menopang pertumbuhan ekonomi kita bergerak positif. Ada buah positif dari kebijakan pemerintah yang terus mendorong pertumbuhan sektor di luar tambang. Pada triwulan II, kita membukukan 6,08 persen, naik dari triwulan I sebesar 5,57 persen,” ujarnya, Senin (25/08).
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan ekonomi riil di masyarakat berjalan baik. Pemerintah pun akan terus menguatkan sektor-sektor yang langsung berdampak pada masyarakat.
“Pemerintah akan terus menguatkan upaya pertumbuhan sektor pangan, pariwisata, dan peningkatan aksesibilitas. Itu prioritas untuk membangkitkan ekonomi, sembari memperkuat perlindungan sosial melalui perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan,” tambahnya.
Yusron juga menegaskan bahwa Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar ekspor produk tambang segera kembali normal. Jika ekspor tambang pulih, secara kumulatif ekonomi NTB diyakini bisa kembali melejit.
Ia juga mengingatkan bahwa sejumlah agenda besar akan ikut mendorong pergerakan ekonomi daerah, termasuk gelaran MotoGP Mandalika dan berbagai event nasional maupun internasional lainnya pada kalender 2025.
“Tentu saja Pemprov tidak sendirian. Pemkab, pemkot, instansi vertikal, dan sektor swasta juga berjuang bersama-sama mengupayakan pertumbuhan ekonomi NTB yang lebih tinggi,” tegasnya.
Sementara itu, Yusron menyoroti faktor internal yang ikut memperlambat realisasi anggaran pada tahun 2025. Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak pada Februari, serta kebijakan efisiensi anggaran, membuat sejumlah kegiatan pemerintah daerah harus menyesuaikan ritme.
“Rasanya tahun awal ini menyebabkan ritme melambat. Tapi kegiatan pada sisa tahun anggaran 2025 akan lebih dipercepat, dan kami yakin tahun 2026 pemerintah lebih siap sejak awal untuk menggesa pencapaian target pembangunan,” ujarnya.
Dengan kondisi ini, Pemprov NTB optimistis perekonomian daerah akan terus membaik, meski saat ini catatan angka pertumbuhan masih dipengaruhi oleh sektor tambang yang belum stabil.
