Pojok NTB — Pengamat politik Dr. Alfi Sahri menilai tidak adanya perwakilan NTB dalam jajaran direksi maupun komisaris Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai kegagalan politik yang serius. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat.
“Secara politik, ini adalah bentuk kegagalan dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Saya justru melihat kekosongan perwakilan NTB di ITDC sebagai tanda bahwa secara politik dan ekonomi, NTB terpinggirkan di rumahnya sendiri,” kata Dr. Alfi Sahri, pengajar ilmu politik di IAIN Bima.
Situasi ini dianggap semakin ironis, mengingat NTB menjadi tuan rumah berbagai ajang internasional seperti MotoGP, World Superbike, dan sederet promosi pariwisata kelas dunia yang dipusatkan di Mandalika—kawasan yang dikelola langsung oleh ITDC.
“Di tengah gemerlap ajang-ajang itu, tak ada satu pun putra-putri NTB yang duduk dalam jajaran direksi atau komisaris ITDC. Ini jelas kerugian besar. Pemprov NTB gagal menangkap momentum untuk memperkuat fungsi agensi dan representasi daerah dalam pengelolaan Mandalika,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alfi mempertanyakan arah pembangunan yang dilakukan tanpa melibatkan suara masyarakat lokal.
“Secara filosofis, kita patut bertanya: bagaimana mungkin ide dan gagasan pembangunan oleh ITDC dijalankan sepenuhnya tanpa melibatkan perwakilan orang daerah? Ini bertentangan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah pusat,” tandasnya.
