Pojok NTB – Proses pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB ternyata menyimpan pelajaran penting tentang bagaimana transisi kepemimpinan bisa dilakukan dengan cara yang bermartabat. Hal ini ditunjukkan oleh pasangan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri (Iqbal–Dinda), dalam menyikapi berakhirnya masa jabatan Lalu Gita Ariadi sebagai Sekda.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi, menegaskan bahwa suksesi Sekda kali ini dilakukan tanpa menonjobkan satu pun pejabat. “Di balik proses pergantian Bapak Lalu Gita Ariadi selaku Sekda Provinsi NTB, ada pelajaran berarti dari sisi mengelola transisi kepemimpinan secara lebih bermartabat yang ditunjukkan oleh Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB,” ujar Yusron, Rabu (25/6).
Menurut Yusron, langkah tersebut mencerminkan karakter kepemimpinan Miq Iqbal yang berlatar belakang birokrat senior. “Wajar saja cara ini diambil, karena Iqbal mantan birokrat kawakan. Dia paham bagaimana menjaga martabat sesama birokrat,” ujarnya.
Selain itu, rotasi ini menjadi sarana bagi Gubernur untuk mengenal lebih jauh para pejabat di lingkup Pemprov NTB. Meski dihadapkan pada berbagai tekanan agar segera mengganti Sekda, Miq Iqbal memilih jalan yang berbeda: memberi waktu dan ruang bagi Lalu Gita Ariadi untuk menyelesaikan proses alih tugas ke jabatan fungsional sebagai dosen IPDN—sebuah langkah yang memperpanjang masa baktinya dari usia pensiun 60 tahun menjadi 65 tahun.
“Setelah Miq Gita resmi dilantik, barulah Miq Iqbal menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Sekda. Ini bukan sekadar administrasi, tapi bentuk nyata penghargaan kepada birokrat senior yang telah puluhan tahun mengabdi untuk NTB,” jelas Yusron.
Yusron menambahkan, cara ini mencerminkan sikap Miq Iqbal yang percaya bahwa siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan hidupnya. “Ini contoh cara menghargai orang lain yang patut diteladani, khususnya oleh generasi muda,” tutupnya.
Pemprov NTB kini tengah mempersiapkan proses lanjutan untuk mengisi jabatan Sekda definitif melalui mekanisme seleksi terbuka, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Namun satu hal yang pasti, cara Iqbal–Dinda mengelola transisi ini telah meninggalkan kesan mendalam: bahwa birokrasi pun bisa berjalan dengan penuh etika, penghargaan, dan keteladanan.
