Pojok NTB– Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi, mengungkapkan keprihatinannya atas lambannya penanganan terhadap anak-anak korban kekerasan di Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah tidak adanya data lengkap tentang para korban, terutama yang berasal dari keluarga dengan kondisi tidak ideal.
“Penanganan kita selama ini cenderung lamban. Kita tidak punya data yang memadai dari para korban, yang umumnya berasal dari keluarga ‘fatherless’ atau keluarga yang berantakan,” ungkap Joko.
Ia menyoroti bahwa anak-anak dari keluarga buruh migran merupakan kelompok yang sangat rentan, karena sering kali pola pengasuhan mereka dilakukan oleh kakek-nenek, bukan orang tua kandung. Hal ini berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak dan tingkat risiko mereka terhadap kekerasan.
Lebih lanjut, Joko menyoroti lemahnya peran penyuluhan di bidang Keluarga Berencana (KB). “Saya sangat berharap bidang KB di dinas itu fokus pada pendidikan parenting dan pola asuh. Tapi yang terjadi, mereka lebih banyak membahas alat kontrasepsi saja, tanpa menyentuh isu penting seperti pola pengasuhan,” ujarnya.
Menurutnya, jika memang fokusnya hanya pada kontrasepsi, sebaiknya ditangani langsung oleh Dinas Kesehatan. “Yang jauh lebih penting sekarang adalah membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif dan sistematik,” tegas Joko.
Ia berharap ke depan semua pihak terkait dapat bersinergi untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.
