Pojok NTB – Masuknya nama Lalu Anis Mudjahid Akbar, Ketua Tim Pemenangan Iqbal-Dinda di Pilgub NTB 2024, dalam daftar 10 besar calon Komisaris Independen Bank NTB Syariah memicu sorotan publik. Polemik ini mencuat karena dinilai bertentangan dengan komitmen politik yang pernah diucapkan langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal.
Beberapa waktu lalu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Iqbal secara terbuka mengkritisi kondisi BUMD di NTB yang dinilai tidak berkembang. Salah satu penyebabnya, menurutnya, adalah keterlibatan para tim sukses di struktur pengurus BUMD. Saat itu, ia berjanji akan mengisi jajaran BUMD dengan orang-orang profesional, bukan tim sukses politik.
Namun, kini janji itu dipertanyakan ketika sosok Anis yang notabene tim suksesnya justru masuk bursa calon komisaris. Pengamat Politik Universitas Mataram, Saiful Hamdi, menilai hal ini sebagai ujian atas konsistensi Gubernur Iqbal terhadap komitmennya sendiri.
“Beliau sudah menyampaikan secara eksplisit bahwa pengurus BUMD harus profesional, bukan diisi tim sukses. Maka, seharusnya komitmen itu dipegang teguh,” ujar Saiful kepada PolitikaNTB, Senin (26/5/2025).
Saiful bahkan menyarankan agar Anis mundur secara sukarela dari proses seleksi komisaris Bank NTB Syariah demi menjaga kredibilitas dan wibawa Gubernur.
“Kalau tidak, bisa muncul persepsi negatif. Seolah-olah Gubernur tak mampu menepati janji politiknya. Padahal komitmen itu sudah terpatri dalam ingatan publik,” lanjutnya.
Menurut Saiful, dalam konteks politik Indonesia, masuknya tim sukses ke dalam lingkaran kekuasaan sebenarnya hal yang lazim terjadi. Banyak yang terlibat dalam tim pemenangan bukan semata soal ideologi, tapi juga karena ada harapan mendapat posisi strategis, termasuk menjadi komisaris di BUMN atau BUMD.
Namun, ia menekankan, justru karena praktik ini sudah jamak terjadi, penting bagi pemimpin baru seperti Iqbal untuk menunjukkan perbedaan.
“Kalau benar ingin melepaskan diri dari pola lama, komitmen itu harus dibuktikan dalam praktik nyata. Jangan hanya jadi retorika,” tegas Saiful.
Ia juga mengingatkan potensi masalah yang bisa muncul jika tim sukses tetap dipaksakan masuk dalam struktur BUMD. Salah satunya adalah risiko kongkalikong antara kekuasaan dan jabatan strategis yang bisa mencoreng integritas pemerintahan daerah.
“Kasus seperti Bank Jabar bisa jadi pelajaran. Diisi oleh tim sukses, lalu timbul masalah. Kita tidak ingin hal serupa terjadi di NTB,” pungkasnya.