Pojok NTB – Pemerintah Provinsi NTB menanggapi pernyataan Komnas Perempuan yang meminta penundaan rencana peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) ke dalam Dinas Sosial. Pemprov menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah melalui pertimbangan matang dan tidak bertujuan mengurangi perhatian terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kami menghormati setiap masukan atau pendapat, termasuk dari Komnas Perempuan. Semua itu menjadi bagian dari upaya mengefektifkan langkah pemerintah dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan anak,” ujar Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi, di Mataram, Senin (26/5/2025).
Yusron menjelaskan, keputusan untuk menggabungkan dua dinas tersebut tidak diambil secara sembarangan. Pemerintah, kata dia, telah mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan strategis sebelum menyusun rencana peleburan.
“Berbagai pertimbangan dan alasan dari pemerintah provinsi sudah disampaikan. Tidak asal melebur. Ada alasan teknis yang menjadi dasar pemerintah untuk menggabungkan dua dinas ini,” jelasnya.
Ia juga menepis kekhawatiran bahwa peleburan tersebut akan melemahkan fungsi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Justru sebaliknya, pemerintah berharap integrasi ini bisa memperkuat penanganan secara lintas sektor.
“Tidak ada semangat untuk melemahkan atau mengurangi perhatian terhadap isu kekerasan perempuan dan perlindungan anak. Justru nanti akan lebih kuat karena tertangani secara lintas sektor, dan pengarusutamaan isu ini bisa dijalankan di seluruh instansi terkait,” tegas Yusron.