Pojok NTB – Menjelang aksi unjuk rasa yang direncanakan berlangsung pada 20 Mei 2025 di DPR dan Kementerian Perhubungan, Koalisi Ojol Nasional (KON) menyatakan penolakannya terhadap mobilisasi yang dianggap sarat kepentingan terselubung. Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto, menegaskan bahwa Ojol tidak boleh dijadikan alat kepentingan politik pihak-pihak tertentu.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Sabtu (17/5/2025), Andi menegaskan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan ini harus dilakukan secara santun, bertanggung jawab, dan tidak mencederai kepentingan bersama.
“Kami tidak melarang aspirasi, tapi kami menolak cara-cara yang merugikan. Pemaksaan offbid, sweeping, atau tindakan provokatif lainnya justru merugikan Ojol sendiri,” tegas Andi.
Ia juga mengimbau para pengemudi Ojol untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan unjuk rasa yang tidak jelas asal-usul dan tujuannya. Menurutnya, penting untuk mencermati apakah aksi tersebut benar-benar lahir dari keresahan komunitas Ojol atau hanya menjadi tunggangan segelintir orang yang mengaku membela hak Ojol, padahal memiliki agenda politik.
Andi turut menyinggung kelompok yang sebelumnya menuntut THR tanpa memperhitungkan realitas teknis lapangan, yang justru berujung pada kebijakan aplikator yang semakin membebani pengemudi. Ia menyayangkan pihak-pihak tersebut kini kembali memprovokasi dengan menyulut aksi jalanan.
“Kami minta rekan-rekan Ojol tidak terseret dalam gerakan yang menyesatkan. Jangan biarkan nama Ojol dipolitisasi oleh pihak tak bertanggung jawab,” tandasnya.
Koalisi Ojol Nasional menyerukan kepada seluruh komunitas Ojol di Indonesia untuk tetap fokus pada perjuangan yang nyata dan solutif, bukan aksi jalanan yang rawan disusupi kepentingan.***
