Pojok NTB – Suasana Aula Tambora Kantor Gubernur NTB, pada Jumat sore (20/2/2026), terasa berbeda. Ratusan aparatur sipil negara (ASN) memenuhi ruangan untuk menyaksikan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 392 pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal menegaskan mutasi besar ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan langkah untuk mempercepat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Ia ingin formasi baru ini langsung bekerja efektif mulai Senin ini (23/2/2026).
“Mulai Senin, saya harap semua OPD sudah berfungsi 100 persen dan fokus pada tugasnya, terutama pelayanan kepada masyarakat,” kata Iqbal.
Dari total pejabat yang dimutasi, 147 orang merupakan eselon III dan 245 eselon IV. Perubahan ini merupakan bagian dari penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang berdampak pada penghapusan sejumlah jabatan di berbagai level.
Iqbal tidak menampik, perampingan struktur membuat sebagian pejabat harus rela turun jabatan atau tidak lagi menduduki posisi sebelumnya. Namun, ia menegaskan hal itu adalah konsekuensi kebijakan nasional yang harus dijalankan daerah.
“Ini bagian dari perampingan organisasi. Ada yang sebelumnya eselon III atau IV, kini tidak lagi. Kita harus melihat ini sebagai dinamika birokrasi,” ujarnya.
Kepada para pejabat yang terdampak, Iqbal menyampaikan apresiasi atas dedikasi mereka selama ini. Ia juga mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar lebih fokus pada sumpah dan janji jabatan yang telah diucapkan.
Menurut Gubernur Iqbal, seorang pejabat publik bakal diuji komitmennya dan jabatan bukan sebagai hal yang dibanggakan, melainkan sebagai amanah untuk kerja maksimal bagi masyarakat NTB..
Sebelum mutasi dilakukan, Pemprov NTB menggelar proses seleksi berbasis kompetensi atau beauty contest. Iqbal mengaku sebagai kepala daerah yang relatif baru, ia mengandalkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat untuk memetakan potensi serta rekam jejak ASN secara objektif.
Baginya, tantangan terbesar bukan sekadar menempatkan orang di posisi yang tepat, melainkan membangun komitmen bersama untuk mendorong perubahan untuk kemajuan daerah ke depannya.
Dengan struktur baru ini, Pemprov NTB berharap roda pemerintahan bisa bergerak lebih lincah dan pelayanan publik semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
