APJATI Dukung Pemerintah Terapkan SPSK untuk Lindungi PMI

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) menyambut baik dengan keluarnya surat Direktorat Jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja ,Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan PMI di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) NTB, Agus Patria.SH mengatakan bahwa dengan telah dikeluarkannya surat dari Dirjen tentang penempatan satu kanal maka siap mendukung.

,” Setelah dikeluarkannya surat dari Dirjen maka kita di daerah itu siap mendukung oleh karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat,”ucapnya ketika ditemui disela sela acara sosialisasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke Arab Saudi,Senin (30/9/2019) pagi

Menurutnya bahwa langkah tersebut diambil oleh pemerintah daerah dikarenakan surat yang dikelurkan oleh Dirjen dinilai semata mata untuk perlindungan artinya ada perbaikan sistem untuk perlindungan dan juga untuk mengurangi sedemikian rupa persoalan persoalan yang terjadi di negara penempatan.

,” dengan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) jika kemudian kalaupun ada persoalan di negara penempatan akan lebih mudah tertangani jadi bukan tidak ada persoalan, persoalan itu selalu mungkin ada cuma lebih terintegrasi lebih tertangani dengan cepat sehingga kasus kasus yang merugikan para PMI kita itu bisa ditekan demikian rupa.,”terangnya.

Disela sela sosialisasi tersebut juga dilakukan penandatangan MoU antara pihak Disnakertrans NTB dengan Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) NTB terkait dengan penggunaan Balai Latihan Kerja (BLK) Luar Negeri yang ditandatangani oleh Ketua APJATI NTB,H.Muhammadun dan Kepala Dinas Nakertrans NTB.

Dimana untuk mendukung program Sistem Penempatan Satu Kanal maka semua BLK yang sudah memenuhi persyaratan diberikan kesempatan untuk mengadakan pelatihan dan proses pembinaannya nanti dari APJATI dan Disnakertrans.

,” APJATI yang nantinya bersama sama pemerintah yang akan melakukan pengawasan terhadap jalannya pelatihan itu untuk kita kawal bersama sama,”terangnya.

Sementara itu,dengan adanya Sistem Penempatan Satu Kanal tersebut juga diharapkan bisa mengurangi pemgiriman tanpa melalui prosedur yang resmi.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum DPP APJATI, A.U.Basalamah mengatakan bahwa dengan telah di keluarkannya surat Dirjen terkait Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke Arab Saudi tersebut maka pihak APJATI sebagai pengemban amanah tentunya akan menjalankan semua amanah di dikehendaki oleh pemerintah sesuai dengan undang undang yang berlaku.

,” kami apresiasi akan menjaga kepercayaan ini sebagai swasta yang melaksanakan program sistem penempatan satu kanal ini menurut kami adalah sistem yang sangat praktis untuk meningkatkan dukungan dan kompetensi PMI,”ujarnya.

Karena itu Ia berharap sistem satu kanal ini juga bisa dilakukan untuk negara negara lain kalau nantinya ini berhasil

,’ kebetulan 55 P3PMI sepakat akan mendukung langkah langkah pemerintah di dalam mengantisipasi persoalan persoalan pekerja migran secara dini maka jadi membuat sistem yang terintegrasi dari mulai pusat sampe daerah,”terangnya.

Sedang sosialisasi dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP APJATi yang juga sekaligus sebagai pemateri dengan peserta Disnakertrans Kabupaten Kota dan APJATI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *