STN NTB Apresiasi Program Beasiswa Luar Negeri Gubernur

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Praya – Ratusan mahasiswa NTB telah dikirim melanjutkan kuliah S2 ke berbagai negara. Hal itu dilakukan Gubernur NTB untuk memenuhi janji kampanye dulu.

DPO Serikat Tani Nasional (STN) NTB, M. Gazali, mengapresiasi langkah Gubernur NTB. Dia menyebut apa yang dilakukan Dr. Zul sebagai langkah luar biasa.

“Saya sangat apresiasi atas salah satu program pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini, terkait pemberian beasiswa yang diperuntukan bagi masyarakat NTB yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2,” ujar Gazali.

Baginya, kebijakan Dr. Zulkieflimansah selaku Gubernur NTB saat ini merupakan suatu cermin atau bentuk pemerintahan yang arif, baik dan bijaksana, sebab suatu pemerintahan dikatakan arif, baik, bijaksana dan berhasil tidak hanya dilihat dari sisi seberapa banyak infrastruktur yang telah di bangun sebagai salah satu penopang untuk percepatan pembangunan atau sebagai sarana dan prasarana untuk mengentaskan kemiskinan, namun suatu pemerintahan yang baik dapat dilihat dari bentuk kebijakannya, apakah kebijakannya tersebut sudah sesuai dengan perintah UUD NRI 1945.

“Menurut saya kebijakan Bapak Dr. Zulkifli Mansyah saat ini selaku Gubernur NTB dalam memberikan beasiswa terhadap putra putri NTB adalah suatu kebijakan yang sudah sesuai dengan amanat konstitusi yang harus didukung oleh semua masyarakat NTB, karena bilamana adanya suatu kebijakan pemerntah baik pusat maupun pemerintah daerah di luar amanat konstitusi, dan atau peraturan perundang-undagan yang berlaku, maka itu dapat dikatakan ciri-ciri pemerintah yang otoriter dan yang perlu untuk¬† dipertanyakan,” sambungnya menjelaskan.

Jadi kebijakan Bapak Dr. Zulkifli Mansyah saat ini selaku Gubernur NTB mengenai pemberian pemberian BEA SISWA baik itu

“beasiswa keluar negeri untuk masyarakat NTB sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Hal ini dapat dilihat pada ketentuan UUDRI 1945 amandemen ke-IV yang mana salah satu tanggung jawab pemerintah baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karena pemerintah daerah provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam meyelengarakan urusan pemerintahan sekaligus selain memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabuaten/Kota diwilayahnya.

“Namun harapan saya selaku warga masyarakat NTB mengenai kebijakan Bapak Gubernur saat ini, untuk mewujutkan keadilan sosial bagi seluruh rayat Indonesia maka agar kebijakannya tidak sifatnya tumpang tebas atau pilih kasih, penerima manfaat tersebut harus merata di semua wilayah kabupaten/kota, karena bagaimanapun tanpa terkecuali warga masyarakat NTB adalah rakyatnnya Gubernur NTB dan generasi bangsa yang harus mendapatkan pelayanan yang sama,” ujar Gazali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *