Catut Nama Kemenpan, Oknum Dosen UIN Mataram Diduga Menipu Hingga Ratusan Juta

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MATARAM – Mencatut nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemepan) RI, seorang oknum dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, (LM) diduga melakukan penipuan hingga ratusan juta rupiah.

Dugaan penipuan bermodus pemulusan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ini diungkapkan korban, Ibrahim (58), warga Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (28/2) saat mengajukan laporan pengaduan ke kantor Ombudsman RI perwakilan NTB di Mataram.

Ibrahim mengatakan, dirinya mengadu ke Ombudsman lantaran selama ini laporannya ke UIN Mataram dan Kepolisian terkait dugaan penipuan yang dilakukan oknum dosen itu tak pernah ditindaklanjuti.

“Ini kasusnya sudah dari 2014 tapi saya selalu di ping-pong ke sana kemari, akhirnya saya putuskan lapor ke Ombudsman. Saya ingin keadilan, saya sudah ditipu oknum dosen ini sampai ratusan juta,”katanya kepada wartawan, usai melapor.

Ibrahim menceritakan, kasus ini bermula pada akhir 2014 ketika dirinya dikenalkan oleh seseorang bernama Hasbi yang mengaku kenal dengan pejabat utama Kemenpan RI, LM.

LM yang saat itu mengaku bergelar doktor dan menjadi pejabat penentu kelulusan CPNS di wilayah NTB kemudian menjanjikan akan bisa memasukan pemuda Dompu dan Bima yang ingin menjadi CPNS dalam test CPNS umum tahun 2014.

Syaratnya dengan menyerahkan sejumlah uang pelicin, agar lolos test CPNS.

“LM ini mengaku pejabat penting di Kemenpan RI dan meminta saya mengumpulkan keluarga atau tetangga yang anaknya ingin jadi PNS. Dia bilang semua pasti lulus,” katanya.

Dalam perjalanannya, beberapa kali pertemuan pun dilakukan di Mataram.

Lukman beberapa kali menerima uang dari Ibrahim. Tahap pertama diserahkan sekitar Rp200 juta.

Tapi, saat test CPNS digelar dan hasilnya keluar ternyata tidak satu pun dari sekitar delapan keluarga dan tetangga Ibrahim yang lolos test.

“Saya sempat tanyakan, dan dia bilang tenang, nanti ada kuota tambahan. Semua ini katanya wewenang dia,” kata Ibrahim.

Ibrahim pun tidak curiga karena menyerahkan bukti surat penambahan kuota CPNS 2014 dengan kop surat dari Kemenpan RI.

Tapi alih-alih keluarga dan tetangganya jadi PNS, Ibrahim kembali harus mengeluarkan uang untuk kuota tambahan.

Sehingga jika ditotal, kerugian Ibrahim mencapai Rp560 juta.

Merasa gelagat kurang baik dari LM, Ibrahim pun mencari tahu hingga ke Kantor Kemenpan RI di Jakarta. Berbekal KTP dan kartu NIP Lukman, Ibrahim pun melacak siapa Lukman sebenarnya.

Di sana, baru terungkap bahwa LM adalah pejabat gadungan yang mencatut nama Kemenpan RI untuk aksi tipu-tipu itu.

“Dari kantor Kemenpan RI itu saya kemudian ke Kantor Kemenag RI karena ternyata si LM ini terdata sebagai dosen biasa di UIN Mataram,” kata Ibrahim.

Menurut Ibrahim, setelah belangnya ketahuan, LM sempat beberapa kali bertemu dan berjanji akan mengembalikan uang Ibrahim.

Sejumlah surat pernyataan pun sudah ditandatangani LM untuk meyakinkan Ibrahim. Namun hingga kini janji tinggal janji, semenara LM seolah menghilang ditelan bumi.

Ibrahim mengaku sudah beberapa kali mengadu dan melaporkan masalah ini ke pihan UIN Mataram agar Lukman diberi sanksi atas perbuatannya itu.

Ibrahim juga sudah melaporkan dugaan penipuan LM itu ke pihak kepolisian.

“Tapi laporan saya belum juga ditindaklanjuti. Saya hanya ingin menuntut keadilan, kenapa kita orang susah ini ditipu sama orang-orang pintar seperti oknum dosen ini,” katanya.

Ibrahim mengaku datang ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTB untuk bisa difasilitasi hak-haknya.

Terutama dalam mengakses perkembangan laporan yang dia ajukan ke pihak UIN dan kepolisian.

“Ini sudah bertahun-tahun, saya sudah tertipu ratusan juta, sementara pelakunya masih bisa bebas berkeliaran. Jangan sampai ada korban lainnya. Saya lapor Ombudsman karena tidak ada respons dari UIN dan kepolisian atas masalah saya,” kata Ibrahim.

Assisten Ombudsman NTB Bidang Verifikasi Laporan, Ida Ayu Wayan MS membenarkan adanya pengaduan dari Ibrahim.

Ayu menjelaskan, kedatangan Ibrahim sebagai korban penipuan baru sebatas berkonsultasi dengan Ombudsman.

“Karena kami di Ombudsman hanya bisa menangani masalah dugaan maladministrasi. Dalam kasus yang menimpa pak Ibrahim ini, ada dugaan pidananya karena ada dugaan penipuan,” katanya.

Namun begitu, papar Ayu, pihaknya sudah menyarankan pada Ibrahim agar bersurat kembali ke pihak UIN dan kepolisian untuk menanyakan masalah laporan pengaduan yang sudah pernah ia layangkan ke dua institusi itu.

“Kami minta pak Ibrahim bersurat ke UIN dan kepolisian di mana ia melaporkan. Surat itu ditembuskan ke Ombudsman juga,” katanya.

Ombudsman baru bisa menangani masalah ini jika surat dari Ibrahim ke UIN dan kepolsian kembali tidak ditanggapi dalam kurun 14 hari setelah surat dilayangkan.

“Kalau sudah melalui proses itu, baru Ombudsman bisa melakukan verifikasi ke pihak UIN dan kepolisian. Kita ingin tahu apakah ada SOP pelayanan yang dilanggar dalam kasus pak Ibrahim ini,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *