PGRI Nilai Rekrutmen P3K Lebih Ribet

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
H. Ali Rahim

Mataram- Pemerintah menunjukkan sikap serius untuk mengatasi persoalan tenaga honorer di Indonesia. Usai melaksanakan proses CPNS 2018, kini pemerintah membuka peluang bagi honorer, tenaga K2 untuk mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K.

Hal ini untuk memberi kesempatan masyarakat berusia lebih dari 35 tahun yang ingin mengabdi untuk negara. Hal itu juga berlaku bagi tenaga eks honorer Kategori II (K-II) serta Pegawai non-PNS yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Sesuai dengan UU tersebut, untuk dapat diangkat menjadi CPNS maupun PPPK harus melalui tes.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PGRI NTB, H. Ali Rahim, menilai rekrutmen P3K jauh lebih ribet dari seleksi CPNS. Dia menilai rekrutmen P3K lebih betat lagi dengan alasan karena setiap tahun, mereka yang dinyatakan lulus akan dibuatkan kontrak setiap tahun setelah sebelumnya dilakukan evaluasi.

“Ini yang buat njelimet dan kaku. PP banyak sekali yang merugikan guru kami,” ungkap Ali Rahim.

Bahwa tanggal 15 review UU ASN gambarannya tidak ada satupun yang berkaitan dengan

“Padahal mereka tidak ada bedanya dengan PNS. P3K lebih berat daripada syarat tes CPNS,” jelas pria yang kini maju sebagai anggota DPD RI ini.

Selain itu sebutnya, yang membuat berat ialah kriteria syarat yang ditentukan seperti yang terdapat pada pasal 198 ialah, mereka harus mempunyai pendidikan profesi keahlian dalam waktu empat tahun.

” ini yang sangat berat. Kemudian diadakan seleksi secara online berdasarkan analisis kebutuhan,” ungkapnya.

Sementara dari 102 pasal yang terdapat pada PP itu, hanya pada pasal 98 saja guru-guru mempunyai ruang yang lebih ringan.

“Ini kami lihat PP ada 64 halaman 102 pasal, hanya ada pasal 98 guru guru ini punya ruang sedikit. Kita akan uraikan pada Menpan RB. Ini ada pintu,” jelasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *