Wujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Inspektorat Sasar Aparat Desa

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LOMBOK BARAT, POJOKNTB.COM- Sebanyak empat belas Kepala Desa dari tujuh kecamatan menerima Laporan Hasil Konsultansi (LHK) tentang pengelolaan aset desa dari Inspektorat Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Laporan tersebut merupakan hasil dari proses konsultansi yang dilakukan desa mengenai cara mengelola aset desa yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan desa yang kuat, pemerintah telah menyalurkan Dana Desa (DD) dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
Diketahui, Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Lombok Barat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Anggaran Dana Desa Kabupaten Lombok Barat di tahun 2017 senilai Rp 108,7 miliar meningkat menjadi Rp128,76 miliar di tahun 2018. Penggunaan dana tersebut adalah untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal yang akan menjadi aset desa.

Namun, semakin meningkatnya jumlah Dana Desa yang dikelola termasuk untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal ditambah pengelolaan aset desa yang belum tertib menjadi latar belakang dilaksanakannya kegiatan konsultansi ini.

“Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengucapkan terima kasih banyakdan apresiasi yang tinggi kepada para kepala desa atas inisiatifnya melakukan konsultansi. Program ini kita lakukan sesuai dengan Nawacita Pemerintahan Jokowi yakni mewujudkan pemerintah yang bersih,” kata Inspektur Rachmat Agus Hidayat usai menyerahkan LHK di Aula Kantor Inspektorat di Gerung, Selasa (31/7/2018) lalu.

Menurutnya, desa yang kuat adalah desa yang memiliki pemerintahan sekaligus masyarakat yang kuat. Oleh karena itu, desa memiliki makna penting sebagai institusi organisasi dan tata pemerintahan desa yang mengelola kebijakan, perencanaan, keuangan, dan mampu melakukan pelayanan dasar bagi warga masyarakat dengan memanfaatkan aset desa secara optimal.

Inspektur juga berharap melalui kegiatan konsultansi pada empat belas desa ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa di sekitarnya untuk mengelola aset dengan lebih baik dan akuntabel.

“Semoga kegiatan ini bisa ditiru oleh desa lainnya dan terus dilanjutkan kedepannya,” harapnya.

Kegiatan konsultansi ini ternyata mendapat apresiasi oleh Rohidi, Kepala Desa Buwun Mas di Kecamatan Sekotong. Mewakili Desa Obyek Konsultansi lainnya, ia mengaku kegiatan semacam ini sangat penting.

“Terima kasih kepada Tim APIP yang telah melaksanakan pembinaan sehingga aparat desa bisa memahami untuk dapat diimplementasikan. Saya berharap agar dilanjutkan jangan hanya terkait pengelolaan aset tapi juga untuk pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik,” ujar Rohidi.

Kegiatan penyerahan LHK kemudian ditutup dengan pemberian penghargaan kepada perwakilan Obyek Pemeriksaan yang telah menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara tuntas, yakni SMP 1 Lembar, SMP 2 Kuripan dan Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar.

Peran APIP sendiri sangat strategis dalam mengawal kepala desa agar tidak terjebak dalam kasus seperti penipuan dan sebagainya. APIP bisa memberikan peringatan dini yang salah satunya adalah melaksanakan kegiatan konsultansi atas pengelolaan aset desa.

Khusus untuk kegiatan konsultansi atas pengelolaan aset desa oleh APIP diawali dengan memberikan sosialisasi kepada seluruh aparat desa tentang pengelolaan aset desa yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab dan wawancara terkait dengan implementasi pengelolaan aset desa yang selama ini sudah dilaksanakan dan kemudian diinventarisasi bersama atas beberapa kelemahan dan diberikan solusi pemecahan masalah sebagai upaya perbaikan.

Apabila selama masa konsultansi tersebut masih dijumpai kelemahan yang belum bisa diselesaikan, seperti proses penghapusan barang inventaris desa yang rusak berat, kodefikasi, pensertifikatan tanah, maka akan tetap ditindak-lanjuti oleh pengelola aset desa dengan membuat kesepakatan antara Tim Konsultansi dengan Kepala Desa yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan.

Ada beberapa hal yang ditemukan Inspektorat selama kegiatan konsultansi seperti adanya regulasi terkait dengan pengelolaan aset desa belum dipahami dan belum ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa. Selain itu juga masih ditemukannya pengelola Aset Desa yang belum melaksanakan fungsi secara optimal dan belum memahami mekanisme pengelolaan aset secara tertib dan akuntabel, kodefikasi Aset Desa, Pensertifikatan Tanah, Penghapusan aset yang rusak berat dan beberapa temuan lainnya.
Dengan begitu,
peran Inspektorat menjadi konsultan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa diharapkan mampu memberikan pembinaan, pembimbingan, saran terkait aktivitas organisasi khususnya dalam pengelolaan dan pengamanan aset daerah/desa, untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola organisasi.

Melalui program ini diharapkan desa mampu untuk mengelola kekayaan milik desa dengan tertib, transparan, efisien, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *