Selamat Tinggal Politik Kampungan

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh: Darsono Yusin Sali

Paksanaan Pilkada NTB telah usai. Riuh gempita perayaannya jadi tontonan asik nan menggembirakan. Paling tidak, masyarakat NTB kini telah mempunyai gambaran gubernur baru versi hitung cepat quik count yang dirilis LSI Deny JA. Pasangan nomor urut tiga Zul-Rohmi dinyatakan keluar sebagai pemenang versi hitung cepat ini.

Kemenangan pasangan Zul-Rohmi di luar prediksi banyak orang. Selain itu, pasangan yang diusung Demokrat dan PKS ini dianggap jadi kuda hitam pada kontestasi lima tahunan yang diikuti empat pasang calon tersebut.

Tiga pasangan lainnya Suhaili-Amin nomor urut satu, Ahyar-Mori nomor urut dua, dan Ali BD-Sakti nomor urut empat. Ketiga calon gubernur tersebut merupakan pimpinan daerah baik di Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram dan Lombok Timur. Secara elektoral, tentu ketiganya mempunyai kuasa mengendalikan dan menggerakkan infrastruktur dan suprastruktur politik di masing-masing basis daerah yang dipimpinnya.

Sementara di lain pihak, calon gubernur nomor urut tiga Dr Zulkieflimansyah adalah anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Banten. Dia satu-satunya calon gubernur yang tidak memiliki basis masa seperti tiga calon gubernur lainnya. Namun kemenangan Dr. Zul versi hitung cepat jadi sebuah kejutan.

Melihat hasil tersebut, tentunya menandai era baru perjalanan kepemimpinan di NTB. Dr. Zul kini mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai orang Sumbawa pertama yang mampu menjadi Gubernur NTB. Sebelumnya, Harun Arrasyid (Bima), Lalu Serinata (Lombok), dan TGB (Lombok).

Raihan Dr. Zul sekaligus juga menandai adanya perkembangan konsolidasi demokrasi yang kian matang di NTB. Pasalnya dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, NTB selalu di pimpin gubernur yang berasal dari Lombok. Kentalnya politik identitas juga tak luput mewarnai Pilkada kali ini.

Sejak awal kemunculan Dr. Zul sebagai Cagub, ibarat sepak bola, siapapun pemenangnya asal jangan Barcelona bagi pendukung Real Madrid. Bagi masyarakat suku Sasak di Lombok, tiga calon lain masih jauh lebih baik di banding calon di luar Lombok. Untuk itu, suara lebih layak diberikan kepada mereka.

Politik “bile raweng” masyarakat Suku Sasak suka tidak suka menghiasi berbagai ruang publik sejak KPU menetapkan empat pasangan calon. Tak terkecuali di dunia maya. Bahkan Dr. Zul merupakan calon yang paling popular di dunia maya. Perbincangan tentang Dr. Zul hampir hidup setiap saat, meski kesannya selalu negatif.

Seorang pengguna FB lawan politik Dr. Zul bahkan berseloroh jika Dr. Zul akan menang telak di FB dan akan menjadi gubernur FB. Diskursus demikian tak saja bersemi di akar rumput, namun juga masyarakat kelas elit, yang notabene memahami bahwa sikap politik demikian dalam alam demokrasi modern sudah tidak cocok.

Adanya selebaran poto kopi berbau SARA seminggu jelang pemungutan suara yang difitnahkan terhadap Dr. Zul, membuktikan hal tersebut. Seolah-olah itu jadi senjata paling efektif menyerang lawan politik. Kekuatan media sosial dengan efek bola saljunya memperparah selebaran hoaks yang sudah terkonfirmasi ketakbenerannya tersebut.

Pengalaman penulis membuktikan hal demikian. Suatu saat penulis mendapat kiriman berisi selebaran negatif terhadap pasangan ini. Pengirim yang sudah memiliki jenjang akademik doktor (S3) ini bahkan memiliki kedudukan strategis di salah satu kampus di Kota Mataram. Bisa dibayangkan, orang dengan gelar akademik tinggi seperti ini bisa melakukan dua hal sekaligus; kampanye SARA dan menebar hoaks.

Politik identitas dalam praktik demokrasi modern memang jadi persoalan yang tak mudah untuk diurai. Bahkan negara maju seperti Amerika tak luput dari praktik kampungan ini. Isu-isu rasialitas tiap kali Pilpres jadi komoditi paling laku dijual. Bahkan Presiden Amerika Donald Trump secara terbuka mengkampanyekan anti kulit hitam.

Di Indonesia juga demikian. Denny JA dalam pidato saat memaparkan hasil Pilkada serentak 2018 juga membenarkan jika pemilih didasari adanya faktor identitas. Bahkan kemenangan sejumlah pasangan calon karena mampu mendulang suara mayoritas (suku, agama).

Tentu fakta demikian merupakan anomali lantaran tak terkait dengan substansi demokrasi yang sedang kita jalankan. Masalahnya, dengan tipikal masyarakat yang seringkali mengidentifikasikan dirinya ke figur atau tokoh masyarakat tertentu, kian melanggengkan posisi pemilih dalam bingkai identitas tertentu. Untuk itu, politik identitas tetap dijaga, dipelihara, dan dimitoskan.

Namun dengan adanya gambaran hasil Pilgub NTB sementara versi hitung cepat, kita cukup lega. Bukan karena pasangan nomor urut tiga ini menang. Melainkan karena adanya perubahan kecenderungan pada pilihan-pilihan masyarakat dalam melihat calonnya.

Meski perlu dilakukan penelitian untuk melihat sejauhmana kecenderungan masyarakat dalam memilih calon. Seperti persentase pemilih pada faktor apakah berdasarkan suku calon, intelektualitas, pendidikan, religiusitas, dan sebagainya. Meski penulis meyakini bahwa masyarakat kita kian cerdas dalam memilih. Apapun itu, kita telah tunai menjalankan demokrasi ini dengan baik, bahkan dengan sebaik-baiknya. Selamat !

Mataram 28 Juni 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *