Ombudsman Dorong Penyelesaian Laporan Mantan Istri Dosen Fakultas Ekonomi Unram

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Sahabudin (kanan)

MATARAM, POJOKNTB.COM– Perceraian salah seorang dosen Fakultas Ekonomi Unram inisial LHH berbuntut panjang dan menguras banyak energi. LHH kemudian dilaporkan mantan istrinya berinisial LS ke Badan Kepegawaian Negara.

Pasalnya, LHH yang bercerai sejak 2011 silam tak pernah memberikan nafkah berupa potongan gaji sebesar 1/3 untuk mantan istri dan 1/3 untuk anak. Bahkan LHH dan Fakultas Ekonomi juga diadukan ke Ombudsman.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB, Sahabudin SH., mendorong agar Fakultas Ekonomi Unram tetap melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik. Termasuk terhadap adanya aduan mantan istri salah seorang dosen di Fakultas setempat.

Meski dia menilai selama ini pihak Fakultas Ekonomi sudah melaksanakan semua saran Ombudsman saat diadukan mantan istri salah seorang dosen Fakultas Ekonomi Unram.

Dijelaskan Sahabudin, laporan LS saat itu adalah adanya penundaan berlarut-larut atas peraturan pemerintah yang mewajibkan seorang PNS Pria yang menggugat cerai istrinya agar memberikan 1/3 gaji untuk istri dan 1/3 gaji untuk anak. 

LHH diduga telah melanggar ketentuan peraturaan perundang undangan antara lain berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) ditentukan apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Sementara pada ayat (2) dijelaskan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak at

“Pihak ekonomi sudah bersurat. Jadi yang kita awasi jangan sampai stag prosesnya. Dengan adanya ombudsmannya progresnya sudah ada,” urainya.

Di sisi lain Sahabudin, tak menyalahkan pihak Fakultas Ekonomi lantaran menilai para pihak yang berperkara diduga tidak aktif menginformasikan masalahnya ke pihak fakultas.

“Kalau para pihak tidak aktif maka dia tidak tahu, belum lagi kalau ada perubahan struktur ada eksekusi dan lain sebagainya kemudian ada pejabat baru yang tidak paham. Individu para pihak juga bisa jadi memberikan informasi yang tidak benar,” imbuhnya seraya terus mengawasi bagaimana agar fakultas tidak mengabaikan pelayanan.

“Jangan sampai tidak mengabaikan kewajiban hukumnya tidak melayani memberi layanan ke masyarakat,”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *